Tag Archive: orba


Secara resmi presiden Soekarno mengakhiri kekuasaan dan menyerahkan kepada Letjen Soeharto pada tanggal 20 Februari 1967 yang dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. sehingga secara resmi Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru.

Soekarno-Soeharo

Hakikat Orde Baru

Tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Landasan Orde Baru :

  1. Landasan Ideal : Pancasila
  2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
  3. Landasan Operasional : TAP MPRS/MPR

Beberapa ketetapan MPRS pada masa Orde Baru :

  • TAP MPRS No. IV/MPRS/1966 dan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya.
  • TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan faham dan ajaran Komunisme/Marxieme-Leninisme di Indonesia
  • TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum

Pembangunan nasional selalu berpatokan pada Trilogi Pembangunan yaitu :

v   Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

v   Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

v   Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Yang diterapkan dalam Delapan Jalur Pemerataan yaitu :

  1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama sandang, pangan dan perumahan
  2. Pemerataan kesempatan  memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
  3. Pemerataan pembagian pendapatan
  4. Pemerataan kesempatan kerja
  5. Pemerataan kesempatan berusaha
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususunya bagi generasi muda dan kaum wanita
  7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Di Depan Mahkamah Sejarah

Oleh Asvi Warman Adam

Sejarawan, Ahli peneliti utama LIPI

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta dan Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

Soeharto bisa berkelit dari pengadilan kasus KKN. Mampukah ia berkelit dari pengadilan sejarah?

PENGHENTIAN peradilan kasus mantan presiden Soeharto membuktikan bahwa hukum ternyata tidak mampu mengadili bekas orang nomor satu Indonesia itu. Mungkin satu-satunya kini yang dapat mengadili Soeharto adalah sejarah. Banyak sekali dakwaan yang dapat diajukan kepada sang jenderal besar itu. Salah satu tuduhan terhadap Soeharto adalah keterlibatannya dalam percobaan kudeta G-30-S dan pengambilalihan kekuasaan sejak 11 Maret 1966.

Kudeta Merangkak

Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto pertama diawali dengan (percobaan) kudeta 1 Oktober 1965. Diakhiri dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966 yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto. Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y. Pohan (Who were the Real Plotters of the Coup against President Soekarno, 1988) sebagai “kudeta merangkak”. Saskia menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap, pertama, gerakan tigapuluh September yang merupakan “kudeta gadungan”, kedua, tindakan balasan, yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal, dan ketiga, pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno.

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 625 other followers

%d bloggers like this: