Terbitnya buku  Habibie, Detik-Detik yang Menentukan, menjadi polemik hangat terutama menyangkut tindakan Prabowo pada Mei 1998. Beberapa karikatur menyentil kegiatan Prabowo mendatangi istana dan pengerahan pasukan saat itu menjurus kepada kudeta. Benarkah demikian?

Edward Luttwak (Kudeta: Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan, 1999) membedakan antara putsch (biasanya terjadi pada saat perang atau pascaperang), pronounciamiento (kudeta militer ala Spanyol/Amerika Latin) dengan Coup d’ Etat (kudeta). Yang pertama dilakukan satu faksi angkatan darat, yang kedua oleh seluruh tentara, sedangkan yang terakhir selain militer bisa pula melibatkan orang sipil.

Kudeta membutuhkan bantuan intervensi massa atau kekuatan bersenjata yang besar. Prasyarat kudeta: a) krisis ekonomi berkepanjangan diikuti pengangguran besar-besaran, b) perang yang lama atau kekalahan besar dalam bidang militer/diplomatik, c) instabilitas kronis di bawah sistem multipartai.

Luttwak menekankan pentingnya kecepatan dalam melakukan kudeta. “Perlu penetrasi penuh terhadap kekuatan yang bisa menentang gerakan ini sebelum dan segera setelah kudeta.” Tentara dan polisi harus dinetralisasi. Demikian pula partai politik, organisasi keagamaan dan serikat pekerja. Mutlak dikuasai fasilitas strategis (media massa, stasiun radio-televisi, bandar udara), jaringan keluar-masuk kota, dan titik-titik lalu lintas sentral. Terlihatnya tank-tank di tengah ibu kota menjadi simbol kudeta.

Tak kalah pentingnya istana atau gedung lainnya. Dalam kudeta di Ghana pada 1966, sengaja direbut kediaman Presiden Flagstaff House meski N’krumah tidak ada di sana. Sebagai simbol untuk memperlihatkan kepada rakyat bahwa sang presiden sudah digeser.

Kudeta bagaikan pisau bedah yang harus disayatkan kepada jantung pasien dalam waktu tepat dan tidak boleh keliru. Bila dalam operasi militer, ada pasukan cadangan yang belum diterjunkan, khusus untuk kudeta berlaku asas totalitas. Malam kudeta dan sebelumnya diisi dengan aktivitas yang tersusun rapi. Perlu dipersiapkan komunike pertama yang dikeluarkan setelah terjadi kudeta. Demikian teori Luttwak.

Sejak 1952

Apakah kudeta yang terjadi di Indonesia sudah mengikuti teori tersebut? Mari kita lihat peristiwa 17 Oktober 1952. Pada tanggal itu terjadi demonstrasi di depan istana menuntut pembubaran parlemen (DPRS, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara).

Sementara itu, para perwira menghadap Presiden Soekarno meminta hal yang sama.

Pada saat itu juga, tank dan meriam diarahkan ke istana dan ke tempat parlemen bersidang di Pejambon. Di Lapangan Merdeka terdapat pasukan tentara. Pengamat militer Sundhaussen mengungkapkan bahwa pengambil inisiatif di MBAD adalah Kolonel Soetoko dan S. Parman dan demonstrasi di jalanan digerakkan Kolonel dr Moestopo.

Keterlibatan AD ditengarai dari penggunaan truk-truk tentara untuk mengangkut massa demonstran dari luar kota.

Setelah para perwira meninggalkan istana, Presiden Soekarno memutuskan mereseskan parlemen. Sore harinya tentara memutuskan jaringan telepon di seluruh Indonesia dan ke luar negeri serta melarang terbit beberapa surat kabar seperti Merdeka, Berita Indonesia, dan Mingguan Merdeka. Enam tokoh politik (di antaranya Mohammad Yamin, Kasman Singodimejo, Sukiman) ditangkap dan jam malam diberlakukan mulai pukul 8 malam; pertemuan yang dihadiri lebih dari lima orang dilarang.

Soekarno setuju dengan pemilihan umum, tetapi menolak membubarkan parlemen. Soekarno tidak gentar terhadap gertakan tentara, beberapa waktu kemudian KSAD Nasution mundur.

Kudeta atau bukan?

Yang menjadi pertanyaan, apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kudeta atau setengah kudeta? Soetoko membantah hal itu dengan mengatakan bahwa mereka datang “seperti anak-anak menemui bapak mereka.” Tidak ada kata “Kami menuntut.” Mereka datang ke istana menyampaikan permohonan. Tetapi, apa gunanya mobilisasi massa dan pengerahan tank serta meriam di sekitar istana?

Lantas, siapakah dalangnya? Tidak jelas konseptornya meski ada tuduhan bahwa semua itu direncanakan untuk meletakkan kekuasaan yang lebih besar di tangan presiden dan “dalam waktu yang bersamaan membuatnya untuk sebagian bergantung kepada dukungan tentara” (Feith sebagaimana dikutip Sundhaussen, hal 126).

Kalau dibandingkan peristiwa 1965, alasan yang sama diberikan oleh pelaku Gerakan 30 September. Mereka menculik para jenderal dan kemudian akan menghadapkannya kepada Presiden Soekarno.

Gerakan itu dianggap melakukan kudeta karena mereka mengeluarkan pengumuman mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Meski demikian, gerakan itu tidak mengganggu gugat kedudukan Presiden Soekarno. Tampak mirip kasus 17 Oktober 1952 itu dengan 30 September 1965 meski pelakunya tidak persis sama.

Dalam kasus 1952, selain hubungan yang buruk antara politisi sipil dan tentara, terdapat rivalitas sesama perwira. Tahun 1965 terjadi persaingan antara kelompok Yani, Nasution dan Soeharto. Tahun 1974 sebelum meletus Peristiwa Malari, ada persaingan antara Jenderal Soemitro dan Ali Murtopo. Pada 1998, rivalitas itu berlangsung antara Jenderal Wiranto dan Prabowo.

Kalau menurut teori Luttwak kudeta itu harus cepat dan totalitas, maka kudeta di Indonesia bisa berjalan lambat secara merangkak, menerapkan prinsip alon-alon waton kelakon. Pada 1967, Soeharto secara inkonstitusional hanya mau diangkat sebagai pejabat presiden, sungguhpun jabatan itu tidak ada dalam UUD 1945.

Bahkan, tidak hilang kesan bahwa beberapa kudeta itu seakan-akan main-main seperti yang dikatakan beberapa pengamat luar, kudeta yang sengaja dirancang untuk gagal.

Kudeta—atau ½ kudeta?—1952 hanya sekadar menghadapkan moncong meriam ke istana.

Kudeta 1965 hanya sekadar kudeta media alias kudeta radio, sekadar mengumumkan kudeta melalui radio. Dua batalyon tentara dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ternyata tidak mempunyai persediaan makanan selama di Jakarta. Dalam satu-dua hari, gerakan di Jakarta dan Jawa Tengah itu ditumpas.

Kalau pada 1965 bisa disebut kudeta radio, maka peralihan kekuasaan pada 1998—seandainya terdapat unsur percobaan kudeta “yang gagal”—itu tak lain dari kudeta foto. Seperti disebutkan Karen Strassler yang mewawancarai Goenawan Mohammad, Soeharto sebenarnya jatuh karena fotografer. Lihatlah foto yang memperlihatkan mahasiswa menyemut dari lantai sampai puncak atap gedung DPR/MPR. Parlemen telah diduduki mahasiswa. Jadi, Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun itu jatuh karena foto.

dikutip dari: Harian Jawa Pos, edisi Kamis, 5 Oktober 2006.