Menjelang akhir dekade ke-3, pemikiran dalam bidang ekonomi politik sekitar Jawa jajahan semakin menjurus ke arah pihak konservatif dan menjauh dari politik liberal. Ada beberapa sebab yang mendorong perkembangan itu. Sistem pajak tanah dan sistem perkebunan (Landelijk Stelsel) selama 30 tahun banyak mengalami hambatan tidak lain karena sistem liberal ternyata tidak sesuai dengan struktur sosial yang sangat feodal di Jawa dengan segala ikatan tradisionalnya. Pemerintah kolonial tidak mampu menembusnya dan langsung berhubungan dengan rakyat secara bebas. Meskipun sistem perdagangan belum dapat berjalan secara bebas sepenuhnya, sudah tampak keramaian perdagangan hasil ekspor, namun dikuasai oleh Inggris yang memiliki modal yang sangat kuat.

Konsep ekonomi politik dari van den Bosch tersusun berdasarkan pengalaman-pengalaman penguasa-penguasa yang mendahuluinya. Van den Bosch tidak ingin gagal seperti penguasa-penguasa sebelumnya. Sistem pajak tanah, yang telah diintroduksi oleh Raffles kemudian diteruskan oleh Komisaris Jenderal Van der Capellen dan du Bus de Gisignes, telah mengalami kegagalan, antara lain dalam merangsang para petani untuk meningkatkan produksi tanaman perdagangan untuk ekspor-ekspor[1]. Berlawanan dengan Raffles, maka Sistem Tanam Paksa (STP) mengadakan pungutan tidak dalam bentuk uang tapi lebih berupa in natura (hasil pertanian), mengingat ekonomi uang di daerah pedalaman Jawa belum berkembang.

Sistem Tanam Paksa yang diusulkan van den Bosch didasarkan atas prinsip wajib atau paksa dan prinsip monopoli. Prinsip yang pertama dipergunakan menurut model yang telah lama berjalan di Priangan yang dikenal sebagai Preanger Stelsel ataupun sistem yang dipakai oleh VOC, verplichte leveranties (penyerahan wajib). Selama sistem pajak tanah masih berlaku antara 1810 dan 1830 penanaman dan penyerahan wajib telah dihapus kecuali untuk daerah Priangan di Jawa Barat[2]. Ini berarti bahwa Sistem Tanam Paksa akan menyandarkan diri pada sistem tradisional dan feodal dengan menggunakan perantaraan struktur kekuasaan lama.

Dalam lingkungan tradisional tenaga kerja rakyat pedesaan terserap pelbagai ikatan, baik dari desa maupun yang feodal. Penyelenggaraan Sistem Tanam Paksa memang didasarkan sepenuhnya pada kelembagaan itu. Permintaan akan tenaga bebas baru timbul dengan adanya pendirian pabrik-pabrik tempat memprotes hasil tanaman terutama tebu. Pada awalnya, industri gula mengalami banyak kesulitan antara lain soal transportasi yang terasa amat membebani rakyat bila diharuskan memikulnya. Akibat tidak adanya pengangkutan tersebut, Gubernemen terpaksa menaikkan harga beli gula agar pemilik pabrik bersedia mengusahakan sendiri pengangkutan lewat pasaran bebas.

Pada tahun 1835 pembayaran Plantloon (upah tanam) dalam tanaman tebu setiap tahun berjumlah 5,5 juta gulden. Ditambah ongkos pengangkutan sekitar dua juta gulden. Jadi Sistem Tanam Paksa telah meningkatkan peredaran uang sebesar 7,5  juta gulden setiap tahunnya. Disamping itu mulai ramai juga pamasaran barang-barang antara lain barang tekstil impor.

Tahun 1830 3,8
Tahun 1831 2,9
Tahun 1832 1,9
Tahun 1833 3,9
Tahun 1834 4,4
Tahun 1835 4,1
Tahun 1836 6,1
Tahun 1837 7,1
Tahun 1838 9,7
Tahun 1839 10,5
Tahun 1840 13,1

Sumber: Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imporium, jilid 1, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 39.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sistem Tanam Paksa telah menciptakan lalu lintas uang, suatu faktor ekonomi yang dapat mempercepat timbulnya suatu perekonomian (uang) di pedalaman.

Tanaman dagangan yang dibudidayakan selama Sistem Tanam Paksa berlaku adalah kopi, gula dan nila (indigo). Pentingnya ketiga tanaman ini tidak hanya dari luas tanah yang disediakan untuk ketiga tanaman ini. Misalnya, dalam tahun 1858 tidak kurang dari 450.000 orang terlibat dalam penanaman kopi, dan kurang lebih 300.000 orang dalam penanaman gula dan kira-kira 110.000 orang dalam penanaman nila[3].

Dalam hal tersebut terdapat suatu perbedaan dalam dampak (impact) dari penanaman kopi di satu pihak dan penanaman gula serta nila di lain pihak. Jika kopi ditanam di tanah-tanah yang belum digarap oleh rakyat untuk pertanian, maka gula dan nila ditanam di tanah-tanah pertanian rakyat. Namun karena tidak didasarkan atas pengetahuan serta pengalaman tentang penanaman kopi, telah terjadi bahwa selama lima tahun lebih kurang 2000 orang perlu menanam dan memelihara kebun-kebun kopi yang letaknya 28 mil dari tempat tinggalnya, hasilnya ternyata hanya tiga pikul kopi seharga 38 gulden. Di daerah Rembang pada suatu waktu 34.000 keluarga selama delapan bulan dalam satu tahun harus bekerja untuk tanam paksa dengan menerima upah hanya tiga duit sehari. Untuk keperluan penanaman tembakau, rakyat diharuskan menyerahkan balok, bambu dan kayu untuk los-los tembakau[4].

Disamping ketiga tanaman utama ini, pemerintah kolonial mengadakan pula penanaman paksa untuk jenis tembakau dan teh. Akan tetapi tidak begitu berhasil dibanding dengan keberhasilan yang dicapai terhadap penanaman kopi, gula dan nila. Dimana pada tahun 1830 ekspor kopi berjumlah ƒ. 4.577.000, tahun 1840 nilai ini sudah mencapai jumlah ƒ. 37.368.000. Ekspor gula dalam tahun 1830 berjumlah ƒ. 1.558.000 dan dalam tahun 1840 berjumlah ƒ. 13.782.000[5].

Gambaran mengenai peningkatan ekspor barang dagangan di atas bukan berarti berbanding lurus dengan peningkatan kemakmuran rakyat, melainkan sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena keuntungan dari ekspor itu digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Selain itu banyak rakyat yang menderita karena beban pekerjaan yang berat diletakkan di atas pundak rakyat serta penanaman tanaman-tanaman di atas yang kurang cocok dan sebagainya.

Buruknya perekonomian tersebut mula-mula terlihat di daerah Cirebon pada tahun 1843 ketika pemerintah kolonial berusaha untuk mengekspor beras yang dihasilkan para petani. Suatu perusahaan yang ditunjuk pemerintah kolonial ditugaskan untuk memungut pajak dari petani yang harus dibayar dengan beras. Karena penanaman padi di daerah Cirebon relatif sedikit dibanding dengan penanaman tanaman dagang seperti kopi, gula dan nila serta teh, maka pemungutan tersebut sangat memberatkan penduduk daerah Cirebon. Keadaan menjadi parah, sewaktu pada tahun 1843 panen padi di beberapa daerah Pantai Utara Jawa  mengalami kegagalan. Kegagalan panen dan beban pajak beras yang sangat berat mengakibatkan bahaya kelaparan di wilayah Cirebon. Sehingga mengakibatkan ribuan keluarga mengungsi. Banyak orang yang terlampau lemah turut mengungsi dan meninggal di pinggir jalan[6]. Kejadian serupa juga terjadi di daerah Demak pada tahun 1848 dan di daerah Grobogan dua tahun kemudian.


[1] Marwati Joened P. dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. hlm. 97.

[2] Ibid., hlm. 98.

[3] Ibid., hlm. 107.

[4] Ibid., hlm. 8.

[5]

[6]