Perkembangan pesantren di Indonesia sangat menarik untuk diteliti karena pesantren merupakan salah satu pendidikan Islam yang sampai saat ini tetap eksis ditengah pendidikan yang bersifat umum. Sistem pendidikan secara dikotomis dibedakan menjadi dua yaitu sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama.  Pesantren merupakan salah satu bentuk sistem pendidikan agama (Islam). Pesantren merupakan cikal bakal pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bisa dirunut kembali sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da’i.[1]

Pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan laporan pemerintah kolonial Belanda, pada awal abad XIX untuk di Jawa saja terdapat tidak kurang dari 1.835 buah, dengan jumlah santri tidak kurang dari 16.500 orang.[2] Dari jumlah tersebut belum termasuk pesantren-pesantren yang berkembang di luar Jawa terutama Sumatera dan Kalimantan yang suasana keagamaannya terkenal sangat kuat.

Salah satu pesantren yang masih tetap eksis hingga saat ini adalah Pesantren Persatuan Islam (Persis). Pesantren Persatuan Islam merupakan pesantren yang muncul sebagai salah satu representasi dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan Islam. Oleh sebab itu perkembangan Pesantren Persatuan Islam khususnya di Bangil sangat menarik untuk diteliti.

Pendidikan bagi anak-anak Indonesia semula terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi kemudian berkembang secara vertikal sehingga anak-anak Indonesia, melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi sekalipun melalui jalan yang sulit.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik di Belanda maupun di Hindia Belanda.

Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an dan terjabar dalam rangka terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Sebelum tahun 1900, kita mengenal pendidikan Islam secara perorangan, secara rumah tangga dan secara surau/langgar atau masjid. Pendidikan secara perorangan dan rumah tangga lebih mengutamakan pelajaran praktis, misalnya tentang ketuhanan, keimanan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Pemisahan antara mata pelajaran tertentu belum ada dan pelajaran yang diberikan pun belum sistematis.

Pendidikan surau mempunyai dua tingkatan yaitu pelajaran al-Qur’an dan pengajian kitab. Pada pelajaran al-Qur’an diberikan pelajaran huruf hijaiyah, juz ‘amma dan al-Qur’an. Setelah murid menyelesaikan pelajaran al-Qur’an, ia dapat melanjutkan pengkajian kitab. Pada pengkajian ini diajarkan ilmu sharf, nahwu, tafsir dan ilmu-ilmu lain.[3]

Pada permulaan abad XX terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang dalam garis besarnya dapat digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan bahkan pencerahan (renaissance).[4] Seperti kehidupan lain pada umumnya, perkembangan Islam juga tidak dapat diramalkan secara pasti sebelumnya dan kadang-kadang dalam pengamatan pertama menurut sistematika umum, perkembangan tersebut tidak begitu logis.

Lahirnya gerakan pembaharuan Islam yang mengutamakan penghapusan taqlid, bid’ah dan khurafat turut pula mengubah sistem pendidikan Islam. Menurut sistem yang lama, hanya terdiri dari dua tingkat saja: pengajian al-Qur’an dan pengajian kitab. Setelah banyak pelajar dan guru agama Minangkabau pergi naik haji ke Mekkah, serta bermukim disana melanjutkan pelajarannya bertahun-tahun lamanya. Terutama guru besar ‘alim ulama’ dari Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Imam Syafi’i, Syekh Nawawi Banten, Syekh Banjari dan lain-lain yang belajar di Masjidil Haram.[5]

Perbedaan yang nyata dalam masa perubahan itu ialah pelajaran ilmu Sharf, Nahwu, Fiqih dan Tafsir yang dahulu hanya dipelajari dalam satu kitab saja, sekarang telah dipelajari dalam bermacam-macam kitab. Ilmu Nahwu misalnya: Ajrumiah, Asymawi, Syekh Khalid, Azhari, Qatrun Nada, Alfiah (Ibn Aqil), Asymuni dan lain-lain. Ilmu Sharf seperti: al-Kaitani, Taftazani dan sebagainya. Ilmu Fiqih: Fathul Qarib, Fathul Mu’in, Iqnak, Fathul Wahab, Mahalli sampai pada kitab Tuhfah dan Nihayah. Sedangkan Tafsir seperti: Jalalain, Baidlawi, Khazin dan sebagainya.[6]

Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan Islam yang masih tetap eksis diantara pendidikan-pendidikan umum di Indonesia adalah Pesantren dan Madrasah. Kedua institusi pendidikan Islam ini merupakan lembaga yang masih mampu menunjukkan pada dunia pendidikan bahwa pendidikan Islam masih sangat diperlukan dalam membatasi berkembangnya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam.

Persatuan Islam didirikan secara formal pada tanggal 11 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang tertarik pada kajian dan aktivitas keagamaan.[7] Pendirian organisasi keagamaan pada waktu itu bukannya tidak biasa karena sejumlah organisasi gerakan dan klub telah didirikan untuk tujuan religius, sosial, pendidikan, ekonomi dan tujuan politik Indonesia selama seperempat pertama abad XX.

Persatuan Islam pada umumnya kurang memberikan tekanan bagi kegiatan organisasi sendiri. Ia tidak berminat untuk membentuk banyak cabang atau menambah sebanyak mungkin anggota. Sebelum Perang Dunia II diperkirakan selusin anggota yang berpartisipasi dalam sembahyang berjamaah pada hari Jum’at yang diselenggarakan Persatuan Islam Bandung, tetapi pada tahun 1942 pada saat invasi Jepang ke Indonesia sembahyang jamaah seperti ini dilakukan tidak kurang di enam Masjid dan diikuti oleh kurang lebih 500 jamaah.[8]

Persatuan Islam memberikan perhatian besar pada kegiatan-kegiatan pendidikan, tabligh serta publikasi. Dalam bidang pendidikan, Persatuan Islam mendirikan sebuah madrasah yang mulanya dimaksudkan untuk anak-anak dari anggota Persatuan Islam.[9] Kursus-kursus dalam masalah agama untuk orang-orang dewasa mulanya juga dibatasi pada anggota-anggotanya saja. Ahmad Hassan[10] dan Zamzam mengajar pada kursus-kursus ini. Masalah-masalah yang dibahas antara lain tentang iman, bid’ah serta poligami dan nasionalisme.

Disamping pendidikan Islam, Persatuan Islam juga mendirikan salah satu pesantren yang disebut Pesantren Persatuan Islam di Bandung pada Bulan Maret 1936 untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan dalam menyebarkan agama. Usaha ini terutama merupakan inisiatif Hassan yang juga mempunyai sifat eksperimen.[11]

Setelah pesantren berjalan kurang lebih tiga tahun, maka sebagian guru-guru pindah meninggalkan Bandung. Diantaranya Ahmad Hassan pindah ke Bangil (Jawa Timur). Sebab itu, pesantren itu pun turut pindah pula ke Bangil pada bulan Maret 1940 bersama 25 orang murid yang belum tamat.[12] Setelah pesantren dibuka di Bangil, maka murid-murid pun bertambah dengan beberapa orang yang datang dari berbagai daerah kepulauan Indonesia.

Pada bulan Pebruari 1941 dibuka pesantren bagian puteri dengan 12 orang murid, semuanya dari luar Bangil.[13] Kedua pesantren itu berjalan dengan baik. Pada bulan Desember 1941 terjadi Perang Dunia yang kedua. Sebagian murid-murid pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ketika tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, di pesantren tinggal beberapa orang anak laki-laki yang tidak dapat pulang. Dalam masa pendudukan Jepang pesantren terpaksa ditutup.[14]

Mengenai permasalahan penelitian ini, sebenarnya sudah banyak peneliti terdahulu yang meneliti mengenai pesantren dan perkembangannya, misalnya: Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai karya Zamakhsyari Dhofier, Pesantren dalam Perubahan Sosial karya Manfred Ziemek dan Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen karya Karel A. Steenbrink serta banyak lagi karya-karya tentang pesantren dalam aspek yang luas dan jarang memfokuskan kajiannya pada pesantren tertentu. Kalaupun ada, mungkin yang dikaji adalah pesantren-pesantren yang sudah dikenal luas oleh publik seperti Pesantren Tebuireng (Jombang), Gontor (Ponorogo) dan Guluk-Guluk (Sumenep). Sedangkan peneliti sendiri memfokuskan pada perkembangan salah satu pesantren milik sebuah organisasi Islam (Persatuan Islam) dimana aktivitas organisasi dan massanya tidak sebesar Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama (NU). Pesantren tersebut adalah Pesantren Persatuan Islam Bangil.

A. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, sesuai dengan pokok permasalahan serta untuk memperjelas lingkup permasalahan. Dalam memudahkan penulisan agar tidak menyimpang, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada perkembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil pada bidang pendidikan antara tahun 1940-1984. Peneliti memilih tahun tersebut karena antara tahun 1940-1984 merupakan dua periode kepemimpinan yang berbeda yaitu Ahmad Hassan pada tahun 1940-1957 dan Abdul Qadir Hassan pada tahun 1958-1984. Dari dua periode kepemimpinan tersebut peneliti berharap dapat menemukan adanya perkembangan yang terjadi di lingkungan Pesantren Persatuan Islam Bangil.

B. Rumusan Masalah

Permasalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini ialah Perkembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil dari tahun 1940-1984. Kajian mengenai lembaga ini difokuskan terhadap permasalahannya di bidang pendidikan. Untuk itu pelacakan atas peristiwa-peristiwa serta penjabaran permasalah tersebut akan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan utama sebagai berikut.

  1. Bagaimana perkembangan pendidikan Islam Indonesia pada masa kolonial Belanda pada awal abad XX?
  2. Bagaimana aktivitas Persatuan Islam dalam bidang pendidikan?
  3. Bagaimana perkembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil di bidang pendidikan antara tahun 1940-1984?
  4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah.

  1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad XX.
  2. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas Persatuan Islam dalam bidang pendidikan.
  3. Untuk mengungkapkan bagaimana perkembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil di bidang pendidikan antara tahun 1940-1984.
  4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna.

  1. Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
  2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai perkembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil khususnya tahun 1940-1984.
  3. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi di Jurusan Sejarah. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan.
  4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka untuk mencapai penulisan sejarah, upaya yang peneliti lakukan untuk mengkaji dan merekonstruksi masa lampau dari obyek yang diteliti ditempuh melalui metode sejarah.

Pengumpulan data sebagai langkah pertama kali yang dilakukan yaitu dengan pencarian sumber primer. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disaksikan oleh saksi mata yaitu berupa dokumen atau arsip.[15] Tetapi di lapangan, peneliti mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber primer baik dokumen ataupun arsip. Hal tersebut disebabkan karena arsip atau dokumen tentang pesantren Persatuan Islam Bangil tidak didokumentasikan dengan baik. Minimnya sumber mengenai berdirinya Pesantren Persatuan Islam di Bangil sampai periode Abdul Qadir Hassan itu membuat peneliti mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh pesantren yang pernah menjadi santri atau pelajar di pesantren tersebut antara tahun 40-an hingga 80-an.

Sementara itu sumber sekunder diperoleh dari buku atau literatur yang relevan dengan penelitian ini. Literatur yang bersifat sekunder antara lain: Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX oleh Howard M. Federspiel, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai oleh Zamakhsyari Dhofier, Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan Islam dalam Kurun Moderen oleh Karel A. Steenbrink, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia oleh Mahmud Yunus, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 oleh Deliar Noer, Sejarah Perjuangan Persatuan Islam 1923-1983 oleh Dadan Wildan dan buku karangan A. Syafiq Mughni yang berjudul Hassan Bandung Pemikir Radikal Islam. Selain buku-buku yang disebutkan di atas masih ada literatur yang relevan sebagai penunjang dalam penulisan ini.

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya adalah verifikasi atau lazim disebut dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber.[16] Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan dan keaslian sumber (otensitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan kredibilitas sumber ditelusuri dengan kritik intern.[17]

Dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak menekankan penelitian pada studi literatur yang mengutamakan isi sumber berdasarkan kredibilitasnya. Caranya dengan melakukan perbandingan dengan berbagai sumber yang dipakai baik sumber primer maupun sekunder. Sehingga dengan adanya kritik diharapkan bisa saling melengkapi.

Interpretasi sering disebut juga dengan istilah penafsiran sejarah atau analisis sejarah. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh guna menyingkap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama. Setelah data terkumpul lalu data disimpulkan untuk kemudian dibuat penafsiran keterkaitan antara sumber yang diperoleh. Dalam hal ini menggunakan pendekatan historis yaitu kesesuaian permasalahan dari sudut Perkembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil 1940-1984 dengan cara berfikir yang bersifat induktif yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta yang selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan.

Sebagai tahap akhir dalam metode sejarah, historiografi disini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.[18] Yaitu penafsiran yang berupa skripsi.

  1. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, peneliti akan membagi menjadi beberapa bagian. Bab pertama berisi tentang Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian disajikan dalam tiga bab berikutnya, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Pada bab kedua membahas tentang pendidikan di Indonesia awal abad XX dengan sub pokok bahasan meliputi pendidikan Islam yang terdiri dari pesantren dan madrasah serta kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Bab ketiga membahas tentang berdirinya Persatuan Islam dan aktivitasnya dalam bidang pendidikan.

Bab keempat difokuskan terhadap perkembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil 1940-1984. Dalam bab ini akan dibahas juga mengenai landasan pemikiran pendidikan pesantren oleh Persatuan Islam, perkembangan sistem pendidikan Pesantren Persatuan Islam Bangil 1940-1984 dengan sub pokok bahasan yaitu perkembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil pada periode Ahmad Hassan dan Abdul Qadir Hassan.

Bagian akhir merupakan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi ini, yang diharapkan dapat menarik benang merah dari uraian pada bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang bermakna. Rumusan kesimpulan itu ditulis pada bab kelima dan sekaligus sebagai penutup.


[1] Hasbullah, 2001, (cet. keempat), Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 138.

[2] Ibid., hlm.13.

[3] Ibid, hlm. 56.

[4] Karel A. Steenbrink, 1994 (cet. kedua), Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, Jakarta: LP3ES., hlm. 26.

[5] Mahmud Yunus, 1985, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung., hlm. 53.

[6] Ibid., hlm. 54.

[7] Howard M. Federspiel, 1996, Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 14.

[8] Deliar Noer, 1996 (cet. kedelapan), Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES., hlm. 97.

[9] Ibid., hlm. 101.

[10] Ahmad Hassan merupakan figur utama di Persatuan Islam dan bertanggung jawab atas orientasi khusus organisasi ini dalam masalah-masalah keislaman, periksa: Federspiel, op.cit., hlm. 35-38 dan A. Latief Muchtar, 1998, Gerakan Kembali ke Islam Warisan Terakhir A. Latief Muchtar, Ketua Umum Persatuan Islam 1983—1997, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., hlm. 167-174.

[11] Deliar Noer, op.cit., hlm. 102.

[12] Mahmud Yunus, op.cit., hlm 297.

[13] Ibid., hlm. 296.

[14] Ibid.

[15] Dudung Abdurrahman, 1999, Metode Penelitian Sejarah, Jakarta: Logos Wacana Ilmu., hlm. 56.

[16] Ibid., hlm. 58.

[17] Ibid., hlm. 59.

[18] Ibid., hlm. 67.

BAB II

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA AWAL ABAD XX

Pada awal abad XX, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pendidikan yang semula diajarkan secara individu maupun kelompok kecil melalui sistem surau dan pesantren yang bersifat tradisional, terus mengalami perkembangan. Perkembangan ini secara tidak langsung disebabkan oleh gerakan pembaharuan Islam yang berasal dari Timur Tengah. Berkembangnya pendidikan pesantren merupakan ancaman serius bagi penguasa kolonial Belanda yang saat itu menjadi penguasa di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda tidak ingin bangsa Indonesia, khususnya umat Islam menjadi lebih maju karena umat Islam merupakan kekuatan terbesar di wilayah ini.[1]

Keengganan pemerintah kolonial Belanda dalam memajukan pendidikan rakyat Indonesia ini bisa dimaklumi, karena masih mendambakan kelestarian penjajahannya. Pemerintah kolonial menyadari, bahwa “pendidikan merupakan dinamit bagi sistem kolonial yang berlaku.”[2] Kebijaksanaannya dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari pola politik kolonialnya. Alasan penyelenggaraan pendidikan pengajaran, lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah kolonial daripada kepentingan rakyat jajahannya sendiri.[3]

12

Sekolah-sekolah Kristen—yang umumnya diberi subsidi oleh pemerintah kolonial—sering mewajibkan pendidikan agama Kristen bagi murid-murid Islam.[4] Sekolah-sekolah negeri juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda suatu aliran gereja.[5] Semua ini ikut memperdalam jurang pemisah antara pemerintah kolonial dengan masyarakat santri. Aksi menimbulkan reaksi, dengan segala kekurangan dan kelemahannya, umat Islam berusaha mempertahankan diri, dan kemudian ternyata berhasil.

Pada permulaan abad XX terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang dalam garis besarnya dapat digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan bahkan pencerahan (renaissance).[6] Seperti kehidupan lain pada umumnya, perkembangan Islam juga tidak dapat diramalkan secara pasti sebelumnya dan kadang-kadang dalam pengamatan pertama menurut sistematika umum, perkembangan tersebut tidak begitu logis.

Karel A. Steenbrink  mengidentifikasi faktor pendorong penting bagi perubahan Islam di Indonesia pada permulaan abad ini dapat dibagi menjadi 4 hal yaitu:[7]

Pertama, semenjak tahun 1900 di beberapa tempat muncul keinginan untuk kembali kepada Qur’an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentral dari kecenderungan ini adalah menolak taqlid. Dorongan ini terutama datang dari Mohammad Abduh dan murid-muridnya dari Mesir. Unsur ini juga mendorong umat Islam Indonesia untuk kembali kepada Qur’an dan Sunnah, yang mengakibatkan perubahan dalam bermacam-macam kebiasaan agama. Meskipun sebagian besar umat Islam tetap berpegang pada apa yang dibawa oleh keempat mazhab, khususnya mazhab Imam Syafi’i yang banyak berpengaruh di Indonesia.

Kedua, sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda. Dalam hal ini walaupun Belanda juga cemas terhadap Pan-Islamisme, namun mereka yang menentang Belanda hampir tidak mau menerima Pan-Islamisme. Penentangan terhadap kolonialisme selalu bersifat nasionalis, akan tetapi organisasi yang didirikan atas dasar Islam tidak semua berhasil mempertahankan dasar ini juga, contoh yang paling menonjol disini Sarekat Islam. Sesudah Sarekat Islam didirikan pada tahun 1912, beberapa aliran di dalamnya lebih menekankan sifat nasionalis, bahkan cenderung untuk membela aliran komunis, sehingga akhirnya dalam aliran ini Islam tidak memainkan peranannya lagi.

Ketiga, usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial-ekonomi, baik demi kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan rakyat banyak.

Keempat, datang dari pembaharuan pendidikan Islam, karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Qur’an dan studi agama, maka pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada permulaan abad XX ini berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi metode maupun isinya. Mereka juga mengusahakan kemungkinan memberikan pendidikan umum untuk orang Islam.

Dalam hal ini ia memberi catatan bahwa keempat faktor itu tidak secara terpadu mendorong gerakan pembaharuan, melainkan bahwa gerakan-gerakan pembaharuan yang muncul di Indonesia disebabkan oleh salah satu atau dua faktor tersebut. Lain kata, menurut Steenbrink, gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda.[8]

Lahirnya gerakan pembaruan Islam yang mengutamakan penghapusan taqlid, bid’ah dan khurafat turut pula mengubah sistem pendidikan Islam. Menurut sistem yang lama, hanya terdiri dari dua tingkat saja: pengajian al-Qur’an dan pengajian kitab. Setelah banyak pelajar dan guru agama di Minangkabau pergi naik haji ke Mekkah, serta bermukim di sana melanjutkan pelajarannya bertahun-tahun lamanya. Terutama guru besar ‘alim ulama’ dari Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Imam Syafi’i, Syekh Nawawi Banten, Syekh Banjari dan lain-lain yang belajar di Masjidil Haram.[9]

Perbedaan yang nyata dalam masa perubahan itu ialan pelajaran ilmu Sharf, Nahwu, Fiqih dan Tafsir yang dahulu hanya dipelajari dalam satu macam kitab saja, sekarang telah dipelajari dalam bermacam-macam kitab. Ilmu Nahwu misalnya: Ajrumiah, Asymawi, Syekh Khalid, Azhari, Qatrun Nada, Alfiah (Ibn Aqil), Asymuni dan lain-lain. Ilmu Sharf seperti: al-Kaitani, Taftazani dan sebagainya. Ilmu Fiqih: Fathul Qarib, Fathul Mu’in, Iqnak, Fathul Wahab, Mahalli sampai kitab Tuhfah dan Nihayah. Sedangkan Tafsir seperti: Jalalain, Baidlawi, Khazin dan sebagainya.[10]

Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan Islam yang masih tetap eksis diantara pendidikan-pendidikan umum di Indonesia adalah pesantren dan madrasah. Kedua institusi pendidikan Islam ini merupakan lembaga yang masih mampu menunjukkan pada dunia pendidikan bahwa pendidikan Islam masih sangat diperlukan dalam membatasi berkembangnya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam.

  1. A. Pesantren

Pesantren adalah bentuk pendidikan Islam yang sudah melembaga secara permanen di pedesaan, namun pesantren bukanlah satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang ada di pedesaan. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam di pedesaan paling tidak dapat disebutkan: perguruan formal, serikat tolong-menolong, seperti kelompok yasinan, majlis latihan seperti pesantren kilat dan kuliah tujuh menit.[11]

Mengenai arti pesantren, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan santri yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Professor John dan C.C. Berg yang dikutip oleh Zamakhsyari Dhofier mengungkapkan.

“…istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji…istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan”.[12]

Manfred Ziemek menyebutkan bahwa pesantren berasal dari masa sebelum masa Islam serta mempunyai kesamaan dengan Budha dalam bentuk asrama.[13] Pendapat lain menyatakan bahwa pondok pesantren adalah pranata pendidikan asli Islam, pesantren lahir dari pola kehidupan tasauf,[14] yang berkembang di beberapa wilayah Islam seperti Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal dengan sebutan zawiyat.

Sedangkan Geertz, dalam pemakaian bahasa modern, santri memiliki arti sempit dan luas. Dalam arti sempit santri adalah seorang murid satu sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren. Dalam arti luas dan umum, santri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar-benar bersembahyang, pergi ke masjid pada hari Jum’at dan berusaha taat menjalankan perintah agamanya.[15] Untuk kepentingan studi yang berbeda antara Geertz dengan Dhofier sengaja membedakan pengertian santri, yang pertama santri ialah orang Islam yang taat menjalankan perintah-perintah agamanya. Sedangkan yang kedua santri adalah siswa pada pondok pesantren. Tergantung pada konteksnya, untuk kepentingan apa konsep itu digunakan.

Bentuk pesantren yang tersebar luas di Indonesia dewasa ini mengadung unsur-unsur berikut sebagai cirinya: Kyai sebagai pendiri, pelaksana dan guru, pelajar (santri) yang secara pribadi langsung diajar berdasarkan naskah-naskah Arab klasik tentang pengajaran, faham dan aqidah keislaman. Disini kyai dan santri tinggal bersama-sama untuk masa yang lama, membentuk suatu komune pengajar dan belajar, yaitu pesantren bersifat asrama.[16]

Sarana fisik sebuah pesantren biasanya terdiri dari unsur-unsur dasar berikut: di pusatnya ada sebuah masjid atau langgar, surau yang dikelilingi bangunan tempat tinggal kyai (dengan serambi tamu, ruang depan, kamar tamu), asrama untuk pelajar serta ruangan-ruangan belajar. Pesantren sering berada di batas sekitar pedesaan dan terpisah, dibatasi dengan pagar.[17] Sedangkan Dhofier mengungkapkan bahwa pondok (asrama), masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kyai merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren.[18]

Diantara unsur-unsur tersebut, kyai adalah tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan pesantren. Semua warga pesantren tunduk kepada kyai. Mereka berusaha keras melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, serta menjaga agar jangan sampai melakukan hal-hal yang sekiranya tidak direstui kyai, sebaiknya mereka selalu berusaha melakukan hal-hal yang direstui kyai.[19]

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan suara Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban.[20]

Eksistensi pesantren bertambah kuat ketika corak Islam yang berkembang di Jawa memberikan dasar ideologis dan kelembagaan yang kondusif bagi pesantren. Corak Islam tersebut biasanya diklasifikasikan oleh banyak ahli sebagai “Islam Tradisional”, atau lebih tepatnya “Islam Tradisi”, dimana syari’ah dan tasawuf—yang berkembang sepanjang sejarah Islam—menjadi unsur-unsur terpenting. Tak kurang pentingnya, Islam tradisi ini mengalami semacam kontekstualisasi. Ini terlihat jelas, misalnya dari praktek-praktek tasawuf atau berbau sufistik lainnya, sehingga menjadi salah satu warna terkuat sub-kultur pesantren hingga masa kontemporer.[21]

Dalam konteks keilmuan, keberadaan pesantren merupakan perwujudan dari persamaan dalam Islam dalam lapangan keilmuan. Pesantren, bagi setiap muslim yang mempunyai latar belakang lapangan sosial yang berbeda memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan; bukan sembarang pengetahuan, tetapi pengetahuan agama yang dalam segi-segi tertentu dipandang memiliki aura sakralitas.

Pendidikan pesantren benar-benar merupakan pendidikan yang merakyat. Pendidikan pesantren pada dasarnya adalah pendidikan lillahi ta’ala. Orang tua atau santri tidak perlu membayar apa-apa, kalaupun “membayar”, jumlah yang diberikan sangat minimal. Tradisi pendidikan pesantren sebagai “pendidikan rakyat” ini sedikit bergeser setelah pesantren-pesantren, terutama yang menggunakan manajemen “modern” mulai memberlakukan pembayaran terhadap para santri.[22] Dengan demikian, basis kekuatan eksistensial pesantren, pada satu pihak, terletak pada corak dan paham keislaman masyarakat Jawa itu sendiri. Pada pihak lain, basis eksistensial pesantren terletak pula pada integrasi lembaga ini ke dalam struktur-struktur sosial yang ada, khususnya struktur politik tradisional Islam Jawa.

Penyelenggaraan pendidikan di pesantren ini menurut pemerintah kolonial Belanda, terlalu jelek dan tidak memungkinkan untuk menjadi sekolah modern.[23] Oleh karena itu mengambil alternatif kedua yaitu mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan yang telah ada.[24]

Ternyata dengan diselenggarakannya pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda ini, justru tidak lebih memberikan keleluasaan pendidikan pesantren yang dikelola orang-orang pribumi atau umat Islam, pemerintah kolonial berusah menghalang-halanginya, terutama dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang dirasakan cukup menekan kegiatan pendidikan Islam di Indonesia.

Sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan menggunakan metode pengajaran sorogan, bandongan, halaqah dan hafalan.

Sorogan, artinya belajar secara individual dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Bandongan artinya belajar secara kelompok yang diikuti oleh seluruh santri. Biasanya kyai menggunakan bahasa daerah setempat dan langsung menerjemahkan kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya.

Halaqah, artinya diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar salahnya apa-apa yang diajarkan oleh kitab, tetapi untuk memahami apa maksud yang diajarkan oleh kitab. Santri yakin bahwa kyai tidak akan mengajarkan hal-hal yang salah dan mereka juga yakin bahwa isi kitab yang dipelajari adalah benar.[25]

Dalam menumbuhkan kemampuan berpikir rasional, sejak permulaan abad XX telah disadari perlunya pelajaran umum diberikan di pesantren dan sejak tahun 1970-an telah dikenalkan berbagai kursus keterampilan ke dalam pesantren. Sebagai pendidikan non-formal dengan menggunakan pendekatan holistik seperti disebut di muka, sebenarnya keterampilan-keterampilan seperti: bertani, beternak dan pekerjaan-pekerjaan tangan lainnya telah akrab dengan kehidupan santri sehari-hari.

  1. B. Madrasah

Dalam tradisi pesantren Islam di Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa lepas dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan organisasi-organisasi Islam baik di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan.[26] Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategis dalam membentuk pandangan keislaman masyarakat. Dalam kenyataan, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-ilmu agama ubudiyyah, sebagaimana ditunjukkan dalam pendidikan di masjid, surau dan pesantren. Pandangan keislaman masyarakat agaknya kurang memberikan perhatian kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya.[27]

Tidak diketahui secara pasti kapan madrasah sebagai istilah untuk satu jenis pendidikan Islam digunakan di Indonesia. Namun demikian, madrasah sebagai satu sistem pendidikan Islam berkelas dan mengajarkan ilmu keagamaan dan non-keagamaan sudah tampak sejak awal abad XX.[28]

Madrasah baru berkembang di Indonesia pada awal abad XX dengan konotasi madrasah di Timur Tengah masa modern, yang sudah mengajarkan baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Terlepas dari diskusi tentang madrasah pertama yang berdiri di Indonesia, kurun awal abad XX dapat dikatakan sebagai periode pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Salah satu ciri penting dari madrasah-madrasah periode pertumbuhan adalah bahwa eksistensinya antara satu sama lain masih terpisah-pisah. Usaha mendirikan madrasah masih bersifat pribadi atau organisasi dalam pengertian sempit. Madrasah-madrasah di Sumatera tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan madrasah-madrasah di Jawa.

Sebagai madrasah pertama di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatera Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Madrasah Adabiyah ini pada mulanya semata-mata bercorak agama, namun pada tahun 1915 berubah coraknya menjadi HIS (Holland Inland School) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan sekolah pertama yang memasukkan pelajaran umum ke dalamnya. Selanjutnya pada tahun 1910 didirikan Madrasah School (Sekolah Agama) yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School (Madrasah Diniyah). Nama Diniyah School ini yang kemudian berkembang dan terkenal.[29]

Kurikulum Madrasah Adabiyah memang lebih menyerupai Sekolah Belanda. Pendirinya, Abdullah Ahmad, agaknya sangat terpengaruh dengan sistem itu sehingga dipandang terlalu cepat dalam mengubah sistem pendidikan Islam.[30] Dilaporkan ketika ia meninggal pada tahun 1934, temannya, H. Abdul Karim Amrullah, memberi komentar: “Syukur dia lekas mati, sehingga riwayatnya yang indah berseri dapat terpelihara”, namun demikian, murid Abdullah Ahmad, KH. Zarkasyi—Pendiri Pondok Modern Gontor—belakangan memberi komentar: “Abdullah Ahmad bukanlah seorang modernisator, melainkan seorang Hollandisator”.[31]

Perkembangan madrasah di daerah Sumatera turut pula menghidupkan sistem pendidikan ini di daerah Jawa. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah (Kweekschool Muhammadiyah) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah, sebagai realisasi dari cita-cita pembahruan pendidikan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan.[32]

Sebelumnya, pada tahun 1916 di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah Salafiyah oleh KH. Hasyim Asy’ari, sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren. Pada tahun 1929 atas usaha Kyai Ilyas, diadakan pembaharuan dengan memasukkan pengetahuan umum pada madrasah tersebut.[33]

Perpaduan antara sistem pondok pesantren atau pendidikan langgar dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern, merupakan sistem pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur, mulai dan mengikuti sistem klasikal. Sistem pengajian kitab yang selama ini dilakukan, diganti dengan bidang-bidang pelajaran tertentu, walaupun masih menggunakan kitab-kitab yang lama. Sementara itu kenaikan tingkat pun ditentukan oleh penguasaan terhadap sejumlah bidang pelajaran.

Akibat pengaruh ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah. Bahkan kemudian lahirlah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem penjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah sama dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah sama dengan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Aliyah sama dengan Sekolah Menengah Atas.[34]

Kurikulum madrasah dan sekolah-sekolah agama, masih mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok, walaupun dengan persentase yang berbeda. Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk madrasah-madrasah yang berada dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, paling sedikit 6 jam seminggu.

  1. C. Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda

Pada zaman kolonial, Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Ciri khas dari sekolah-sekolah ini ialah tidak adanya hubungan berbagai ragam sekolah itu, namun lambat laun dalam berbagai macam sekolah yang terpisah-pisah itu terbentuklah hubungan-hubungan sehingga terdapat suatu sistem yang menunjukkan kebulatan.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik di Belanda maupun di Hindia Belanda.

Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Deventer berjudul “Hutang Kehormatan” dalam majalah “De Gids”. Ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan negara. Pada tahun 1901 buah pikiran itu menggema dalam pidato Raja Belanda:

“Sebagai negara Kristen, Nederland berkewajiban di Kepulauan Hindia Belanda untuk lebih baik mengatur kedudukan legal penduduk pribumi, memberikan bantuan pada dasar yang tegas kepada missi Kristen, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland mempunyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu, kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus. Kami menginginkan diadakannya penelitian tentang sebab-musababnya”.[35]

Peristiwa-peristiwa itu dapat dipandang sebagai ekspresi ide yang baru yang kemudian dikenal sebagai Politik Etis.[36] Pendirian ini menentang politik eksploitasi materialistis pada masa silam dan harus menggantikan sikap laissez faire liberalisme dengan mengadakan intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi. Politik ini menonjolkan kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi terhadap bangsa yang tertindas.

Politik pendidikan kolonial erat hubungannya dengan politik mereka pada umumnya, suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya.

Adapun Ki Suratman menekankan kepada dua ciri, yaitu pendidikan bersifat heterogen (banyak ragamnya) dan pendidikan bersifat diskriminatif. Sedangkan Ki Hajar Dewantara melihat kepada pendidikan yang bersifat kolonialistis dan pendidikan bersifat intelektualistis.[37]

Pendapat tersebut pada dasarnya mencerminkan mengenai keadaan yang sama mengenai sifat penjajahan selaku negara penjajah, kolonial Belanda berusaha untuk menanamkan kekuasaannya sebagai penguasa di wilayah koloninya. Dalam mencapai tujuan tersebut digunakan berbagai jalur yang memungkinkan termasuk pendidikan. Diduga, cara yang dinilai efektif untuk mendukung renacana tersebut antara lain meyusun langkah-langkah pendidikan yang bersifat konkordansi, penjenisan sekolah yang banyak (heterogen), serta tindakan pola diskriminatif dalam sistem pendidikannya.

Pada zaman kolonial Belanda keadaan sosial sengaja dipelihara agar terbagi dalam golongan-golongan atau masyarakat yang hidup terkotak-kotak. Pembagian golongan sosial didasarkan pada keturunan bangsa dan status. Akibat adanya pembagian golongan sosial ini, kesempatan belajar bagi penduduk Bumiputera semakin terbatas.[38]

Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah kolonial. Sejalan dengan pola ini, maka kebijaksanaan dalam bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia.[39] Pada akhir abad XIX Snouck Hurgronje telah begitu optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan barat. Agama ini dinilai beku dan sebagai penghalang kemajuan.[40]

Politik yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya, sehingga dengan begitu mereka terapkan berbagai peraturan dan kebijakan, diantaranya:[41]

  1. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Priesterraden. Dari nasihat badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu minta izin kepada pemerintah Belanda.
  2. Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.
  3. Pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie).

Demikian beberapa kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Jika kita lihat peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang sedemikian ketat dan keras tersebut, maka tampaknya dalam tempo yang tidak lama pendidikan Islam akan menjadi lumpuh dan porak-poranda, akan tetapi kenyataan berbicara lain, apa yang dapat disaksikan dalam sejarah justru adalah keadaan yang sebaliknya. Politik Islam dan politik yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda yang menomorsatukan anak-anak pejabat dan pembesar serta membatasi pendidikan pribumi justru menggiring putra pribumi pergi ke pondok-pondok pesantren. Proses ini di satu pihak justru mendasari kuatnya kepercayaan beragama bagi penduduk pribumi yang beragama Islam.[42]

Agaknya Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan barat belum memperhitungkan faktor kemampuan Islam untuk mempertahankan diri di negeri ini, juga belum memperhitungkan faktor kesanggupan Islam menyerap kekuatan dari luar untuk meningkatkan diri. Kondisi obyektif pendidikan Islam waktu itu memang diperkirakan tidak akan mampu menghadapi superioritas barat, tidak akan sanggup melawan pendidikan Kristen yang jauh lebih maju dalam segala bidang dan tidak akan bisa berhadapan dengan sikap diskriminatif pemerintah kolonial. Tetapi ternyata kemudian kondisi agama ini berkembang menjadi berbeda dengan perhitungan dan ramalan tersebut.[43]


[1]Dalam realitasnya, Pulau Jawa memperoleh porsi perhatian yang jauh lebih banyak dibanding dengan pulau lain. Hal ini perlu dimaklumi karena penguasaan atas pulau ini terjadi jauh sebelum pulau-pulau lain itu. H. Aqib Suminto, 1985, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES., hlm.6.

[2] H. Aqib Suminto, Ibid., hlm. 49.

[3]Ibid.

[4]Ibid., hlm. 51.

[5]Ibid.

[6]Karel A. Steenbrink, 1994 (cet. kedua), Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, Jakarta: LP3ES., hlm. 26.

[7]Ibid.

[8]Ibid.

[9]Mahmud Yunus, 1985, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung., hlm. 53.

[10]Ibid., hlm. 54.

[11]Khozin, 2001, Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang., hlm. 63.

[12]Zamakhsyari Dhofier, 1982, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES., hlm.18.

[13]Manfred Ziemek, 1986, Pesantren dalam Perubahan Sosial, (terj. Butche B. Soendjojo), Jakarta: P3M., hlm. 17.

[14]Nurcholish Madjid, 1995, (cet. kelima), Tasauf dan Pesantren, dalam M. Dawam Raharjo (Ed.), Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES., hlm. 104.

[15]Clifford Geertz, 1983, (cet. kedua), Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (terj. Aswab Mahasin), Jakarta: Pustaka Jaya., hlm. 268.

[16]Manfred Ziemek, Op.Cit., hlm. 101.

[17]Ibid.

[18]Zamakhsyari Dhofier, Op. Cit., hlm. 44.

[19]Mastuhu, 1994, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS., hlm. 58.

[20]Zamakhsyari Dhofier, Op. Cit., hlm. 56.

[21]Azyumardi Azra, 1999, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu., hlm. 88.

[22]Ibid

[23]Pesantren sebagai pendidikan Islam pada sekitar tahun 1850 oleh Brumund dinilai hanya merupakan tempat lahirnya kepercayaan bodoh dan asusila. Snouck Hurgronje pernah menyatakan bahwa dilihat dari sudut didaktis, pesantren tidak banyak berarti. Dikatakannya bahwa para santri membuang waktu dengan menelusuri ilmu moral dan kadang-kadang mengarah ke intoleransi. Baru dua belas tahun kemudian ia mengakui bahwa pesantren tinggi mampu mendidik murid ke pengertian lebih jelas. Lihat H. Aqib Suminto, Op. Cit., hlm. 50.

[24]Karel A. Steenbrink, Op. Cit., hlm. 159.

[25]Mastuhu, Op. Cit., hlm. 61.

[26]Mengenai asal-usul gerakan pembaharuan Islam dan perkembangannya di Indonesia, Deliar Noer, 1996 (cet. Kedelapan), Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES.

[27]Maksum, 1999 (cet. kedua), Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana Ilmu., hlm. 83.

[28]Ibid., hlm. 97.

[29]Mahmud Yunus, Op. Cit., hlm. 99.

[30]Maksum, Op. Cit., hlm. 102.

[31]Ibid.

[32]Mahmud Yunus, Op. Cit., hlm. 272.

[33]Hasbullah, Op. Cit., hlm. 169.

[34]Hasbullah, Op. Cit., hlm. 170.

[35]S. Nasution, 1987, Sejarah Pendidikan Indonesia, Bandung: Jemmars., hlm. 15.

[36]Politik Etis disebut juga Politik Asosiasi yang bertujuan memberi kebahagiaan dan kemakmuran kepada bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan pendidikan (edukasi), pengairan (irigasi) dan perpindahan (emigrasi). I. Djumhur dan Danasuparta, 1976, Sejarah Pendidikan, Bandung: CV. Ilmu., hlm. 134.

[37]M. Ali Hasan dan Mukti Ali, 2003, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya., hlm. 6.

[38]Ary H. Gunawan, 1986, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara., hlm. 19.

[39]H. Aqib Suminto, Loc. Cit.

[40]Ibid.

[41]Hasbullah, 2001, Op. Cit., hlm. 52.

[42]Ibid., hlm. 55.

[43]H. Aqib Suminto, Op. Cit., hlm. 50.

BAB III

BERDIRINYA PERSATUAN ISLAM DAN AKTIFITASNYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

  1. A. Berdirinya Persatuan Islam

Pada permulaan abad XX, ketika rasa nasionalisme bangsa Indonesia masih baru tumbuh, kata Islam merupakan kata pemersatu bagi bangsa Indonesia dalam berhadapan dengan bangsa lain, bukan saja dengan pihak Belanda, tetapi juga dengan orang Cina. Seperti sebab berdirinya organisasi Sarekat Dagang Islam (1911, kemudian Sarekat Islam tahun 1912) yang pada mulanya diarahkan sebagai reaksi terhadap rencana politik pengkristenan dari Gubernur Jenderal Idenburg serta menghadapi pedagang Cina. Ikatan terhadap Islam seperti ini berarti juga bahwa pada tahun 1911-an organisasi tersebut dapat menyebar ke segenap penjuru tanah air, dari Aceh di sebelah barat sampai ke Maluku di sebelah timur yang meliputi segenap lapisan penduduk dari lapisan bawah sampai atas, karena telah didorong oleh rasa seagama.[1]

30

Pada masa penjajahan Belanda, umat Islam dihadapkan pada situasi terjepit. Agama Islam sering hanya dijadikan serangan, cemoohan serta tuduhan dan celaan orang-orang yang tidak menyukainya. Semuanya itu dilancarkan baik melalui lisan maupun tulisan, melalui ceramah-ceramah, mimbar gereja, pelajaran sekolah maupun berupa karangan yang dimuat dalam surat kabar serta majalah dalam berbagai bahasa, dengan maksud tiada lain untuk menanamkan benih-benih kebencian dalam hati kaum dan bangsa pribumi Indonesia terutama terhadap Islam dam pemeluknya.

Saat itulah, di sebuah gang (jalan kecil) bernama Gang Pakgade banyak berkumpul kaum saudagar dan para pedagang yang sering di sebut dengan “urang pasar”.[2] Meskipun sama kecilnya dengan gang yang lain dan tidak memiliki keistimewaan apa-apa, namun gang Pakgade inilah yang mencatat sebuah sejarah berdirinya suatu organisasi pembaharuan Islam yang bersemboyan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah serta membersihkan Islam dari khurafat dan bid’ah yang mengotorinya. Organisasi yang berdiri di gang Pakgade ini kelak dikenal dengan nama “Persatuan Islam” (Persis).[3]

Persatuan Islam didirikan secara formal pada tanggal 11 September 1923.[4] Secara ideologis, Persatuan Islam dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh yang dikenal dengan sebagai pencetus Pan Islamisme. Suatu gerakan pemurnian Islam yang menolak segala bentuk taqlid, bid’ah dan khurafat. Pendirian organisasi keagamaan pada waktu itu bukannya tidak biasa karena sejumlah organisasi, gerakan dan klub telah didirikan untuk tujuan religius, sosial, pendidikan, ekonomi dan tujuan politik di Indonesia selama seperempat pertama abad XX. Budi Utomo, yang didirikan oleh pada tahun 1908 untuk meningkatkan pendidikan pribumi. Sarekat Islam, yang didirikan pada tahun 1912 untuk meningkatkan perdagangan dan politik umat Islam dan Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912 untuk kesejahteraan sosial dan aktivitas pendidikan merupakan yang paling penting dari gerakan-gerakan awal.[5]

Struktur organisasi Persatuan Islam dipusatkan pada Badan Pusat di Bandung. Di markas pusat ini terdapat beberapa bagian yang menangani dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi; Bagian Tabligh bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menyebarkan pesan-pesan agama; Bagian Pendidikan mengatur kurikulum untuk 20 sekolah Persatuan Islam; Bagian Penyiaran menerbitkan majalah Risalah dan brosur-brosur lain yang bernilai bagi organisasi; dan Bagian Pemuda mengurus aktivitas-aktivitas untuk kelompok pelajar, remaja dan pemuda.[6] Cabang-cabang Persatuan Islam berdiri di seluruh daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat dan di beberapa daerah di luar Jawa seperti di Palembang, Sumatera dan Bangil, Jawa Timur.

Persatuan Islam adalah sebuah organisasi perjuangan yang bertujuan untuk menyusun dan menciptakan masyarakat yang berjalan di dalamnya ajaran dan hukum Islam, mempunyai pandangan dan analisis perjuangan yang sesuai dengan dasar keyakinannya. Selama zaman kolonial Belanda (sejak awal berdirinya) Persatuan Islam menitikberatkan tujuannya pada penyebaran dan penyiaran faham dan aliran Qur’an-Sunnah kepada masyarakat Islam, bukan untuk memperbesar atau memperluas jumlah anggota dalam organisasi.[7] Persatuan Islam pada umumnya kurang memberikan tekanan bagi kegiatan organisasi sendiri. Ia tidak berminat untuk membentuk banyak cabang atau menambah sebanyak mungkin anggota.

Sebelum Perang Dunia II diperkirakan selusin anggota yang berpartisipasi dalam sembahyang berjamaah pada hari Jum’at yang diselenggarakan Persatuan Islam Bandung, tetapi pada tahun 1942 pada saat invasi Jepang ke Indonesia sembahyang berjamaah seperti ini dilakukan tidak kurang di enam masjid dan diikuti oleh kurang lebih 500 jamaah.[8] Popularitas yang dinikmati Persatuan Islam tampaknya memusatkan diri pada pendidikan agama yang ditawarkan oleh Persatuan Islam, pada posisinya yang jelas mengenai masalah-masalah kontroversial dan pada kontak sosial yang ditawarkan oleh banyak pertemuan dan perdebatan yang diorganisasikan oleh Persatuan Islam.

Sebelum Persatuan Islam berdiri secara resmi, telah terdengar semboyan dan suara yang menyerukan agar umat Islam kembali kepada tuntutan al-Qur’an dan Sunnah. Akan tetapi seruan-seruan itu tidak diikuti dengan pemberantasan bid’ah, taqlid dan syirik secara tegas dalam praktek kehidupan. Malah ada kelompok yang beranggapan bahwa perjuangan dalam memberantas bid’ah, taqlid, syirik, khurafat dan takhyul itu hanya akan memecah persatuan di kalangan umat Islam. Persatuan Islam tidak sependapat dengan golongan yang seperti itu, sebab Persatuan Islam berpendapat bahwa selama kaum muslimin belum kembali kepada Qur’an dan Sunnah, selama itu pula kaum muslimin tidak akan dapat menyusun persatuan yang hakiki, membina kekuasaan dan kekuatan. Pandangan, keyakinan, dan perjuangan Persatuan Islam berpokok pada aqidah bahwa tauhid tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa membasmi syirik. Sunnah tidak mungkin dihidupkan tanpa memberantas bid’ah dan ruhul intiqad tidak mungkin dapat dihidupkan tanpa memberantas taqlid. Pandangan dan keyakinan Persatuan Islam yang demikian itu telah membentuk watak, moral dan orientasi perjuangan Persatuan Islam sejak awal.[9]

Orientasi dan cita-cita Persatuan Islam diwujudkan dalam rencana jihadnya sebagaimana tercantum dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar)[10] Persatuan Islam Bab II Pasal 1 tentang rencana jihad umum sebagai berikut.

  1. Mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan al-Qur’an dan Sunnah
  2. Menghidupkan ruhul jihad dan ijtihad dalam kalangan umat Islam
  3. Membasmi bid’ah dan khurafat, takhyul, taqlid dan syirik dalam kalangan umat Islam.
  4. Memperluas tersiarnya tabligh dan dakwah Islamiyah kepada segenap lapangan masyarakat.
  5. Mengadakan, memelihara dan memakmurkan masjid, surau dan langgar serta tempat ibadah lainnya untuk memimpin peribadatan umat Islam menurut sunnah Nabi yang sebenarnya menuju kehidupan taqwa.
  6. Mendirikan pesantren atau madrasah untuk mendidik putera-putera Islam dengan dasar al-Qur’an dan Sunnah.
  7. Menerbitkan kitab, buku, majalah dan siaran-siaran lainnya guna mempertinggi kecerdasan kaum muslimin dalam segala lapangan ilmu pengetahuan.
  8. Mengadakan dan memelihara hubungan yang baik dengan segenap organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam, menuju terwujudnya persatuan alam Islami.[11]

Sedangkan rencana jihad khususnya tercantum di dalam Qanun Asasi Bab II Pasal 2 sebagai berikut.

  1. Membentuk hawariyyun Islam yang terdiri dari Muballighin dan Muballighat dengan jalan mempertajam serta memperdalam pengertian mereka dalam soal-soal dan ajaran Islam.
  2. Mendidik dan membentuk warga dan anggota Persatuan Islam supaya menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat sekelilingnya, baik dalam lapangan aqidah dan ibadah maupun dalam muamalah.
  3. Mengadakan tantangan dan perlawanan terhadap aliran yang mengancam hidup keagamaan pada umumnya dan hidup keislaman pada khususnya, seperti paham materialisme, atheisme dan komunisme.
  4. Melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar dalam segala ruang dan waktu dan melawan golongan musuh-musuh Islam dengan cara yang sepadan sesuai dengan ajaran Qur’an dan Sunnah.[12]

Melihat orientasi Persatuan Islam dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar)nya, sekilas tergambar bahwa Persatuan Islam merupakan organisasi yang mengutamakan jihad dalam perjuangannya. Memang benar mereka mengutamakan jihad, tetapi arti jihad disini bukan berarti dengan jalan kekerasan, melainkan sebaliknya. Persatuan Islam melakukan jihad dalam arti yang positif, diantaranya yang ditekankan adalah jihad dalam bidang pendidikan.

  1. B. Aktivitas Persatuan Islam dalam Bidang Pendidikan

Salah satu usaha Persatuan Islam untuk menuju cita-citanya ialah dengan mendirikan lembaga pendidikan baik berupa sekolah maupun pesantren. Sekitar tahun 1927 Persatuan Islam mempunyai kelompok diskusi keagamaan yang diikuti oleh pemuda-pemuda Islam. Kelompok itu dipimpin oleh Hassan yang dalam kesempatan itu ia semakin memperdalam pengetahuan agamanya, karena harus mempersiapkan diri serta memperbanyak perbendaharaan masalah yang segera dipecahkan.[13] Kursus dalam bentuk diskusi ini antara lain diikuti oleh Muhammad Natsir, Fakhruddin al-Kahiri, Rusbandi, Caya dan lain-lain.[14]

Sebelum berdirinya lembaga pendidikan, pelajaran agama dan ilmu-ilmu lainnya juga diberikan dalam pertemuan-pertemuan dan ceramah-ceramah. Acara tersebut lebih sering diselenggarakan oleh anggota secara pribadi daripada dikoordinir secara resmi organisasi. Zamzam menjadi pembicara penting yang banyak menguraikan perihal aqidah Islamiyah dan cara beribadah dalam Islam. Dalam tahun 1927 pertemuan dan ceramah itu diikuti pula oleh pelajar-pelajar yang beragama Islam, termasuk pelajar di sekolah Belanda.[15]

Pada tahun 1930, salah satu anggota Persatuan Islam bernama A.A. Banama mendirikan “Pendidikan Islam”. Sekolah tersebut kemudian dipimpin oleh Muhammad Natsir, dan dua tahun kemudian, yaitu pada 1932 mendirikan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs: Pendidikan menengah yang lebih diperluas) dan sekolah pendidikan guru di Bandung, kemudian beberapa daerah luar kota, dan di tahun 1938 telah mulai dibuka sekolah-sekolah di lima tempat lain di Pulau Jawa.[16]

Para pelajar sekolah menengah dan sekolah guru Persatuan Islam itu harus mengikuti disiplin yang ketat. Pada masa penerimaan murid baru, para pelajar itu harus membaca Syahadat dan mengambil sumpah dengan menyatakan:[17]

  1. Menjunjung tinggi agama Allah; tunduk dalam hati dan perkataan, dalam amal dan akhlaq, turut kepada perintah Allah dan Rasul-Nya.
  2. Akan senantiasa memperdalam pengetahuan umumnya dan dalam ilmu-ilmu keislaman khususnya yang diwajibkan Islam atas setiap muslim dan muslimat.
  3. Akan senantiasa usaha dengan tiada putusnya memperbaiki dan mendidik diri sampai menjadi mukmin dalam arti kata sesungguhnya.
  4. Wajib sembahyang.
  5. Tidak akan meninggalkan puasa wajib.
  6. Akan bersedekah pada jalan Allah berupa harta pikiran dan tenaga sekuatnya.
  7. Wajib menurut contoh-contoh yang disunatkan rasul dan sahabat-sahabatnya.
  8. Wajib menganggap saudara yang tua sebagai bapak, ibu atau kakak dan saudara muda sebagai anak atau adik dan yang sesama sebagai saudara kandung menurut (sebagaimana) yang telah ditentukan oleh Islam.
  9. Wajib memakai pakaian menurut Islam.
  10. Haram menghampiri hal-hal yang melanggar kesopanan Islam dalam pergaulan lelaki dan perempuan.
  11. Haram minum arak dan sejenisnya.
  12. Haram berjudi.
  13. Haram berdusta.
  14. Haram berkhianat.
  15. Haram melanggar kesopanan terhadap ibu-bapak, wajib berkhidmat kepada keduanya sebagaimana yang diwajibkan oleh agama Islam.

Inisiatif Natsir dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan pada mulanya merupakan jawaban terhadap tuntutan dari berbagai pihak, termasuk beberapa orang yang mengambil pelajaran privat dalam pelajaran bahasa Inggris dan beberapa pelajaran lain kepadanya. Tuntutan-tuntutan tersebut muncul setelah melihat berdirinya sekolah swasta di Bandung pada waktu itu, yang di dalam sekolah-sekolah swasta tersebut tidak diberikan pelajaran agama.[18]

Pendidikan di Persatuan Islam dikonsentrasikan pada pendidikan dasar dan menengah yang diperuntukkan bagi muslim biasa yang tidak bermaksud menjadi tenaga keagamaan (ulama). Pendidikan itu merupakan pendidikan biasa tetapi dengan memberikan materi keagamaan yang cukup banyak. Dinyatakan oleh Junus Anis dalam Howard M. Federspiel bahwa: “Pendidikan itu merupakan pendidikan biasa untuk proses belajar yang biasa.”[19]

Pendidikan persiapan bagi guru (mu’allimin) dan pendidikan teologi (tadjhizijjah) tampaknya merupakan pendidikan singkat yang berlangsung antara enam minggu sampai tiga bulan. Materi pendidikan hampir sepenuhnya mata pelajaran agama, karena tujuannya adalah untuk melatih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan keagamaan. Pendidikan ini tampaknya diberikan atas dasar pertimbangan khusus daripada mengikuti jadwal biasa.[20]

Sekolah-sekolah lain Persatuan Islam di tempat lain di wilayah Jawa Barat dan wilayah lainnya pada tahun 1955 berjumlah 20 dengan jumlah siswa yang mendaftar mencapai 6000.[21] Beberapa diantara sekolah ini hanya menyelenggarakan pendidikan dasar, sementara beberapa yang lain juga menawarkan pendidikan menengah. Beberapa sekolah, seperti di cabang Sumedang, Jawa Barat kadang-kadang mengadakan kursus persiapan guru selama tiga bulan. Pada tahun 1962 sudah direncanakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah di seluruh cabang sampai pada tingkat seperti di Sumedang itu.

Sekolah-sekolah Persatuan Islam di daerah-daerah perwakilannya, atau oleh para guru yang telah kembali ke kampung-kampung mereka setelah memperoleh latihan di Bandung atau di pesantren-pesantren Bangil. Walaupun standar pendidikan pada awalnya bervariasi antara sekolah-sekolah yang ada, tetapi pada awal tahun 1960-an, petunjuk dari pusat berpengaruh dalam menetapkan standar minimal dan kualitas pendidikan yang seragam.[22]

Disamping lembaga pendidikan Islam, pada 4 Maret 1936 Persatuan Islam mendirikan sebuah pesantren di Bandung yang disebut “Pesantren Persatuan Islam” untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan menyebarkan agama Islam. Selain itu tujuan utama mendirikan Pesantren Persatuan Islam adalah untuk mencetak para Muballighin yang mampu mendakwahkan, mengajarkan dan membela serta memelihara agama Islam di manapun mereka berada.[23] Pada tahun ini juga didirikan sebuah madrasah baru dan dipimpin langsung oleh Ahmad Hassan.[24]

Pada awal berdirinya, Pesantren Persatuan Islam menerima pelajar sebanyak 40 orang yang datang dari berbagai daerah seluruh Indonesia, kebanyakan datang dari luar Jawa. Setelah pesantren berjalan kurang lebih tiga tahun, maka sebagian guru-guru pindah meninggalkan Bandung. Diantaranya Ahmad Hassan pindah ke Bangil (Jawa Timur).[25] Sebab itu, pesantren itu pun turut pindah pula ke Bangil pada bulan Maret 1940 bersama 25 orang murid yang belum tamat.[26]

Disamping pesantren yang disebut diatas, diadakan lagi suatu pendidikan untuk anak-anak pada sore hari yang diikuti oleh sejumlah murid lebih kurang 100 anak laki-laki dan perempuan. Pesantren itu disebut Pesantren Kecil.[27]

Pendidikan di sekolah-sekolah Persatuan Islam lebih menekankan pada kandungan keagamaan dibanding dengan sistem pendidikan lain yang ada di Indonesia. Di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Sarekat Islam dan Muhammadiyah misalnya, pemilihan mata pelajaran umum lebih mendapatkan tempat. Bahkan perimbangan antara mata pelajaran agama dan umum sangat dipelihara. Pendidikan Persatuan Islam menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengajaran, sambil menekankan pentingnya bahasa Arab sebagai sumber ilmu keagamaan.

Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Persatuan Islam ini sesuai dengan rencana jihad dalam tujuan jam’iyyah pada pasal 6 ayat 1.1 yang berbunyi:

“Mendidik dan membina para anggota untuk menjadi hamba Allah yang mengamalkan syari’at Islam dengan semestinya, penuh tanggung jawab, menjadi uswatun hasanah bagi keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam aqidah, ibadah dan mu’amalah.”[28]

Pada pasal 6 ayat 1.4 rencana jihad Persatuan Islam dinyatakan secara operasional bahwa Persatuan Islam: “Mendidik dan membina para anggota agar mendirikan lembaga pendidikan untuk menanam dan mengokohkan pengertian aqidah, ibadah dan akhlaq Islam.”[29]

“Mendirikan lembaga pendidikan Islam” mengandung arti bahwa lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal. Lembaga formal adalah penyelenggaraan pesantren-pesantren. Lembaga pengajaran informal antara lain pengajian-pengajian umum, pengajian di lingkungan keluarga dan lain-lain. Sedangkan lembaga pendidikan nonformal antara lain sifatnya takhassus seperti kursus-kursus tertentu. Hal termaksud di atas sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْ مِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Dan tidak patut orang-orang mukmin keluar semuanya untuk berperang, tetapi alangkah baiknya jika keluar sebagian (saja) dari tiap golongan dari mereka supaya mereka membina tentang agama, lalu mereka memberi peringatan kaum mereka apabila mereka kembali ke negeri mereka supaya mereka berhati-hati”

Tujuan pendidikan ini adalah untuk mendidik para calon ulama yang tafaqquh fi al-din dalam pengertian luas. Inilah kekhususan lembaga pendidikan Persatuan Islam untuk mendidik ulama waratsatul anbiya’ dan bertanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran. Sedangkan kata “Untuk menanam dan mengokohkan pengertian aqidah, ibadah dan akhlaq Islam.” Hal ini berarti bahwa segala komponen di dalam lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal digunakan untuk menanamkan dan mengokohkan pengertian aqidah, ibadah dan akhlaq Islam sehingga pengertian itu dapat diwujudkan dalam pandangan hidup dan kehidupan masyarakat.[30]


[1] Dadan Wildan, 1995, Sejarah Perjuangan Persatuan Islam 1923-1983, Bandung: Gema Syahida., hlm. 27.

[2]Ibid.

[3]Ibid.

[4]Howard M. Federspiel, 1996, Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 14.

[5]Ibid., hlm. 15.

[6]Ibid., hlm. 156.

[7]Dadan Wildan, Op. Cit., hlm. 30.

[8]Deliar Noer, 1996 (cet. kedelapan), Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES., hlm. 97.

[9]Dadan Wildan, Op. Cit., hlm. 41.

[10]Tafsir Qanun Asasi/Qanun Dakhili (AD/ART) Program Jihad Jam’iyyah ditetapkan setiap lima tahun sekali dalam Muktamar Persatuan Islam. Lihat juga Qanun Dakhili Persatuan Islam Bab II pasal 13 (4) tentang Muktamar. Qanun Asasi/Qanun Dakhili Persatuan Islam, 1991, Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, Bandung: hlm. 38.

[11]Dadan Wildan, Op. Cit., hlm. 42.

[12]Ibid.

[13]Deliar Noer, Op. Cit., hlm. 101.

[14]Syafiq A. Mughni, 1980, Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal, Surabaya: PT. Bina Ilmu., hlm. 67.

[15]Ibid.

[16]Howard M. Federspiel, Op. Cit., hlm. 24.

[17]Dadan Wildan, Op. Cit., hlm. 44.

[18]Deliar Noer, Op. Cit., hlm. 102.

[19]Howard M. Federspiel, Op. Cit., hlm. 161.

[20]Ibid., hlm. 163.

[21]Ibid.

[22]Ibid.

[23]Deliar Noer, Loc. Cit.

[24]Endang Saifuddin Anshari dan Syafiq A. Mughni, 1985, Ahmad Hassan: Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid, Bangil: Firma al-Muslimun., hlm. 15.

[25]Sebab pindahnya Ahmad Hassan dari Bandung ke Bangil ialah permintaan Bibi Wantee yang melihat penghidupan Ahmad Hassan di Bandung kurang menggembirakan dilihat dari sudut materi, sedang dimana saja ia akan tetap meneruskan perjuangannya. Rencana semula ia akan menetap di Surabaya, tetapi kemudian mendapatkan tanah di Bangil.

[26]Mahmud Yunus, 1985, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung., hlm. 297.

[27]Syafiq A. Mughni, Op. Cit., hlm. 69.

[28]Tafsir Qanun Asasi/Qanun Dakhili Persatuan Islam, Op. Cit., hlm. 24.

[29]Ibid., hlm. 25.

[30]Dadan Wildan, Op. Cit., hlm. 138.

BAB IV

PERKEMBANGAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM BANGIL TAHUN 1940-1984

  1. A. Landasan Pemikiran dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam

Gagasan pembaharuan Islam merupakan salah satu aspek yang intens dalam mewarnai corak pendidikan yang diselenggarakan Persatuan Islam. Pesantren Persatuan Islam Bangil pada periode awal tidak dapat dilepaskan dari figur Ahmad Hassan sebagai tokoh utama sebagai pendiri pesantren tersebut. Pemikiran-pemikiran Ahmad Hassan sebagai seorang pembaharu Islam secara tidak langsung mewarnai model pendidikan di Persatuan Islam. Sebagai mujaddid,[1] Persatuan Islam telah melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran, salah satunya dalam bentuk pesantren.

43

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa institusi pendidikan Islam dalam bentuk pesantren merupakan model pendidikan Islam tradisional yang dikembangkan oleh ulama tradisional, sedangkan Persatuan Islam merupakan organisasi yang mewakili golongan pembaharu Islam. Nama “pesantren” merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut model pendidikan tradisional namun Persatuan Islam cenderung menggunakan istilah pesantren sebagai nama lembaga pendidikannya.

Pesantren dengan sifatnya yang syabiah (populis) sangat akrab dan menyentuh masyarakat banyak terutama di pedesaan, dimana sebagian besar penduduk Indonesia berada. Sifat syabiah dan mengakar ini merupakan kekuatan pesantren, sehingga keberadaannya tidak tergoyahkan. Jika pada masa kolonialisme kita mengetahui banyak pesantren yang dihancurkan oleh penjajah karena dianggap sebagai pusat perlawanan dan pembangkangan, namun setelah itu bangkit lagi. Pesantren Persatuan Islam merupakan salah satu yang tetap eksis, tetapi di dalamnya dilandasi oleh semangat pembaharuan Islam.[2]

Dasar pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam melalui sistem pesantren tertuang dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) Persatuan Islam Bab II Pasal 1 ayat 6 tentang rencana jihad umum, yang berbunyi: “Mendirikan pesantren atau madrasah untuk mendidik putera-putera Islam dengan dasar al-Qur’an dan Sunnah”.[3]

Berdirinya Pesantren Persatuan Islam pada bulan Maret 1936 di Bandung merupakan hasil reorganisasi sistem pendidikan yang dikembangkan sebelumnya agar substansi pendidikannya seragam disamping untuk mengatur bentuk dan menstandarkan isi pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Sedangkan tujuan pendirian pesantren tersebut adalah untuk melahirkan para muballigh yang mampu menyebarkan, mengajarkan dan mempertahankan serta memelihara Islam dimanapun mereka berada.[4]

Deliar Noer[5] menyatakan bahwa pendirian Pesantren Persatuan Islam merupakan jalur pengkaderan Persatuan Islam, yaitu membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama. Secara rinci hal itu juga ditegaskan dalam Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam sebagai berikut ini:

“Dalam upaya merealisasikan tujuan dan rencana jihad Jam’iyyah…maka Jam’iyyah Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan mulai tingkat prasekolah sampai dengan Perguruan Tinggi. Kegiatan pendidikan demikian diharapkan dapat membentuk ulama, zu’ama, ashabun dan hawariyyun Islam dan mampu bertindak selaku muballigh, da’i dan asatidzah serta teladan yang baik, dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembangunan nasional”.[6]

Boleh jadi aspek pendidikan merupakan jalur persemaian para kader Persatuan Islam di kemudian hari. Diharapkan akan muncul calon-calon ulama dari generasi baru yang tafaqquh fi al-ddiini (berpengetahuan luas dalam bidang keagamaan) serta menjadi bagian mu’allimin (pendidik) yang terus menerus meningkatkan pentingnya ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, itulah salah satu tujuan didirikannya Pesantren Persatuan Islam.[7]

Sejalan dengan itu, jika tujuan pendidikan tersebut merupakan kerangka ideal maka secara praktis, tujuan tersebut kemudian direalisasikan secara nyata dalam sistem pendidikan Pesantren Persatuan Islam. Dalam hal ini lebih khusus pada penyelenggaraan pengajaran, menyangkut kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan.

Pesantren sebagai pendidikan Islam tradisional secara umum menerapkan sistem pendidikan yang murni mengajarkan tentang keagamaan (khususnya agama Islam) seperti membaca Qur’an, Tafsir, Nahwu, Sharf dan membaca kitab. Di sinilah letak perbedaan antara Pesantren Persatuan Islam Bangil dengan pesantren-pesantren lainnya. Pesantren Persatuan Islam Bangil “berani” memadukan dua sistem pendidikan yaitu antara sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan model Barat yang cenderung sekuler.

Sebagai gerakan pembaharuan Islam, aspek pendidikan Pesantren Persatuan Islam diarahkan untuk menerapkan model pendidikan dengan kurikulum dan metode belajar baru. Proses belajar diupayakan tidak lagi menggunakan kelas dengan sistem sorogan. Persatuan Islam telah mengubahnya dengan sistem berjenjang.[8]

Ustadz Umar Fanani[9] menyatakan:

“Ketika saya masih menjadi santri di Pesantren Persatuan Islam Bangil, sistem pendidikan yang diterapkan ketika itu adalah berjenjang. Pesantren Persatuan Islam Bangil hanya menerima santri baru setelah lima tahun ajaran”.

Sementara materi pelajaran di Pesantren Persatuan Islam diupayakan sesuai dengan tahapan dan jenjangnya, serta tidak sekuler. Dalam hal ini diupayakan adanya keterpaduan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Keterpaduan tersebut secara nyata antara lain dapat dilihat dari daftar mata pelajaran yang diajarkan di Pesantren Persatuan Islam Bangil periode 1955-1960. Di dalamnya antara lain disebutkan beberapa jenis mata pelajaran agama dan pelajaran umum.

Mata Pelajaran yang diajarkan pada Pesantren Persatuan Islam Bangil tahun pelajaran 1955-1960[10]

No. Mata Pelajaran Agama Mata Pelajaran Umum
1. Nahwu Bahasa Indonesia
2. Sharf Bahasa Inggris
3. Bahasa Arab Ilmu Alam
4. Balaghah Aljabar
5. Tafsir Ilmu Ukur
6. Al-Qur’an Ilmu Hitung Dagang
7. Tajwid Ilmu Hayat
8. Tauhid Ilmu Bumi
9. Mantiq Tata Negara
10. Musthalah al-Hadits Sejarah
11. Ushul Fiqh Sosiologi
12. Fiqh Etnologi
13. Fara’id Paedagogi
14. Tarikh Islam Psikologi
15. Falak Pertanian dan Perikanan

Landasan pemikiran tentang pendidikan tersebut cukup efektif dalam mendorong perkembangan di Pesantren Persatuan Islam Bangil. Salah satu bukti dari keberhasilan yang dicapai Pesantren Persatuan Islam Bangil adalah dengan dikirimkannya para lulusan Pesantren Persatuan Islam Bangil untuk melanjutkan studinya ke berbagai lembaga pendidikan Islam di berbagai negara, antara lain Mesir, Arab dan Kuwait.

  1. B. Pesantren Persatuan Islam Bangil Periode Ahmad Hassan tahun 1940-1957

Sejak berdiri di Bandung pada tahun 1936, Pesantren Persatuan Islam berusaha menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya dapat menghasilkan individu-individu yang ahli dalam masalah agama (Islam) melainkan juga ahli dalam bidang-bidang umum. Hal ini dapat dimengerti karena sistem pendidikan di Pesantren Persatuan Islam sangat berbeda dengan sistem pendidikan pesantren di Indonesia pada umumnya. Persatuan Islam hanya membuka sekolah-sekolah (pesantren), sekalipun demikian tidak berarti bahwa Persatuan Islam anti pendidikan dan pelajaran umum, justru Persatuan Islam memandang tidak ada dikotomi antara pelajaran umum dan agama. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pelajaran-pelajaran umum pada kurikulum pesantren. Sistem pendidikan di Pesantren Persatuan Islam diarahkan pada pembentukan para cendekiawan muslim, para ulama, muballigh dan para guru agama yang benar-benar berkualitas.[11]

Ahmad Hassan merupakan figur utama di Persatuan Islam dan bertanggung jawab atas orientasi khusus organisasi ini dalam masalah-masalah keislaman. Hassan dilahirkan di Singapura pada tahun 1887. Ustadz Abdurrahim Nur[12] menyatakan:

“Pribadi Ahmad Hassan sangat menyenangkan, orangnya pendiam, selalu apa adanya dan tanpa basa-basi dalam berbicara”.[13]

Formulasi doktrin dan keyakinan keagamaan yang diberikan oleh Hassan tidak ditulis dalam satu buku tetapi tersebar di dalam sejumlah buku penting yang masing-masing ditulis untuk tujuan tertentu. At-Tauhid menjelaskan keyakinan Ahmad Hassan tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan-Nya, disamping untuk menambah konsep Trinitas Kristen, pemujaan terhadap para wali dan praktek-praktek animisme tertentu yang dominan di Jawa.

An-Nubuwwah (Kenabian) menggambarkan pokok pikirannya tentang Nabi untuk membuktikan kepada kaum Nasionalis Sekuler dan orang-orang Kristen bahwa Muhammad—dan sebagai implikasinya adalah Islam—adalah progresif dan sejalan dengan pemikiran saintifik. Islam dan Kebangsaan menjelaskan pandangannya tentang kewajiban manusia pada Tuhan dan sesama umat manusia, disamping untuk menunjukkan kepada umat Islam peran Islam yang sebenarnya di dalam kehidupan publik.[14] Selain Ahmad Hassan, tokoh-tokoh kunci dalam pengembangan pendidikan Persatuan Islam ini adalah Moch. Natsir, Muhammad Munawwar Chalil, Haji Mahmud Aziz dan Fachruddin al-Kahiri.

Setelah pesantren berjalan kurang lebih tiga tahun, maka sebagian guru-guru pindah meninggalkan Bandung. Diantaranya Ahmad Hassan pindah ke Bangil (Jawa Timur). Sebab pindahnya Ahmad Hassan dari Bandung ke Bangil ialah permintaan Bibi Wantee[15] yang melihat penghidupan Ahmad Hassan di Bandung kurang menggembirakan dilihat dari sudut materi, sedang dimana saja ia akan tetap meneruskan perjuangannya. Rencana semula ia akan menetap di Surabaya, tetapi kemudian mendapatkan tanah di Bangil.[16] Selain alasan yang disebutkan di atas, kepindahan Ahmad Hassan ke Bangil disebabkan daerah dan komunitasnya sangat tepat untuk mendirikan sebuah pesantren dan sampai saat ini Bangil dikenal sebagai salah satu “kota santri” di Jawa Timur.

Pesantren itu pun turut pindah pula ke Bangil pada bulan Maret 1940 bersama 25 orang murid yang belum tamat.[17] Setelah pesantren dibuka di Bangil, maka murid-murid pun bertambah dengan beberapa orang yang datang dari berbagai daerah kepulauan Indonesia.

Dalam hal ini Ustadz Abdurrahim Nur memberikan pernyataan:

“Semula Pesantren Persatuan Islam berpusat di Bandung, tetapi setelah Ustadz Ahmad Hassan pindah ke Bangil bersama 25 orang santrinya dan mendirikan Pesantren Persatuan Islam maka pesantren berpusat di Bangil sedangkan organisasi Persatuan Islam sendiri tetap di Bandung. Pada awal berdirinya, Pesantren Persatuan Islam Bangil merekrut santri dari luar Bangil, bahkan dari luar Pulau Jawa”[18]

Pada bulan Pebruari 1941 dibuka pesantren bagian puteri dengan 12 orang murid, semuanya dari luar Bangil.[19] Kedua pesantren itu berjalan dengan baik. Pada bulan Desember 1941 terjadi peperangan dunia yang kedua. Sebagian murid-murid pulang kampung halamannya masing-masing. Ketika tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, di pesantren tinggal beberapa orang anak laki-laki yang tidak dapat pulang.[20]

Sejak adanya larangan pemerintah Jepang terhadap sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Persatuan Islam sejak masa kolonial Belanda, seperti Pesantren Tinggi, Taman Kanak-Kanak, HIS, MULO dan HIK terpaksa ditutup. Sebagai gantinya dibuka Pesantren Persatuan Islam Tingkat Ibtidaiyah[21] dibawah asuhan Ustadz Rusjad Nurdin dan Ustadz Abdurrahman. Dibukanya Pesantren Persatuan Islam tingkat ibtidaiyah ini karena lembaga pendidikan setingkat ini (lembaga pendidikan dasar) tidak langsung diawasi oleh pemerintah pendudukan Jepang. Jepang merasa puas untuk secara tidak langsung mengawasi sekolah-sekolah agama di tingkat-tingkat yang lebih rendah, mereka mempertahankan hak bagi semua sekolah lanjutan. Ternyata kemudian pesantren mendapat kemajuan yang pesat, karena diperlukan tenaga guru lain. Dengan bantuan Ustadz Qomaruddin, Ustadz Sudibja dan Ustadz Abdullah, pesantren ini dapat berlangsung dengan baik.[22]

Baru pada bulan Oktober 1950 keadaan negara mulai tenteram dan pesantren dibuka kembali, untuk memajukannya, termasuk sarana fisik, maka pada tanggal 11 Juni 1951 dibentuk panitia besar yang terdiri dari.

Penasehat                 : M. Natsir, M. Bin Salim Nabhan dan Hassan

Ketua Umum           : Abdullah Nabhan

Wakil                        : Ahmad Bauzir

Penulis                      : Hadi Kaslar

Bendahara                : Muhammad bin Salim Nabhan

Panitia tersebut ditambah dengan sejumlah pembantu, termasuk Abdul Qadir Hassan.[23]

Pelajar-pelajar pada angkatan pertama itu setelah tamat kemudian dikirim ke Al-Azhar Mesir sebanyak 21 orang pada bulan Oktober 1955. Pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri sampai saat ini masih terus berjalan terutama ke Saudi Arabia dan Kuwait.[24]

Dari 25 orang murid di tahun pertamanya di Bangil, pada tahun 1956 proses belajar mengajar di Pesantren Persatuan Islam Bangil telah bertambah menjadi 70 orang. Ketika itu pesantren hanya memiliki satu kelas yang digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar dengan 20 orang tenaga pendidik.[25] Tenaga pendidik di Pesantren Persatuan Islam Bangil ini sebagian besar direkrut dari kader-kader Persatuan Islam sendiri. Pada tahun 1957, Pesantren Persatuan Islam Bangil mulai mendirikan satu kelas tambahan untuk belajar mengajar.[26]

Pendidikan Persatuan Islam berjalan atas biaya yang diperoleh dari berbagai sumber. Biaya kegiatan pada umumnya dari dana sumbangan pendidikan para keluarga siswa dan dari sumbangan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk semua sekolah yang mengajarkan sejumlah mata pelajaran umum sebagaimana dipersyaratkan.[27] Bangunan dan perlengkapan utama tergantung pada wakaf dan sumbangan dari lembaga penyedia bantuan.[28] Sebagai contoh, masjid dan sekolah dalam pesantren dibangun di atas tanah wakaf. Sedangkan Pesantren Putera, yang memiliki rencana pembangunan sangat luas sejak tahun 1960, telah beberapa kali menerima sumbangan dari lembaga penyumbang muslim. Universitas Persatuan Islam juga menerima sumbangan pemerintah dari Departemen Agama dalam rangka meningkatkan bagi petugas-petugas keagamaan.[29]

Sistem pendidikan yang diselenggarakan Pesantren Persatuan Islam pada periode ini sudah dapat dikatakan modern karena di dalam pesantren sendiri telah ada lembaga-lembaga pendidikan layaknya sekolah umum dan madrasah. Sistem pendidikan di Pesantren Persis terdiri atas.[30]

  1. Tingkat Ibtidaiyah

Lama pelajaran pada tingkat ini 6 tahun, terdiri dari kelas Tahdiri (persiapan) untuk dua tahun yang pertama (kelas A dan B); setelah itu baru menjadi kelas I-II-III dan diakhiri dengan kelas IV. Setelah pelajaran agama diberikan di kelas-kelas rendah sebanyak 75%, sedangkan pengetahuan umum hanya 25%, maka di kelas III dan IV pelajaran agama dan pengetahuan umum menjadi seimbang (50%-50%) dan setelah hampir matang pengetahuan agama pada murid-murid, ilmu umum ditambah 75%. Mulai kelas IV telah digunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar.

  1. Tingkat Tajhiziyah

Menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk meyiapkan diri selama dua tahun supaya dapat masuk Tsanawiyah. Disini 100% dimatangkan oleh pelajaran agama dan bahasa Arab.

  1. Tingkat Tsanawiyah

Pada tingkat ini lama pelajaran 4 tahun, yang mengikuti kelas ini adalah lulusan Ibtidaiyah dan Tajhiziyah. Pelajaran agama diberikan lebih banyak, sedangkan pelajaran umum hanya yang penting-penting saja, diantaranya ilmu mengajar dan perbandingan agama. Pelajaran bahasa Arab diperdalam, disamping itu juga diberikan pelajaran bahasa Inggris.

  1. Tingkat Mu’allimin

Menerima lulusan Tsanawiyah dengan lama belajar dua tahun. Disamping mempelajari bidang ilmiah, praktek kemasyarakatan menjadi tugas pokok. Selain praktek mengajar, diberikan pula praktek tabligh dan kepemimpinan. Setelah siswa menyelesaikan pendidikan dua tahun ini, ia mendapat tugas keluar daerah.

  1. Tingkat Aliyah

Bertujuan memantapkan ilmu pengetahuan dengan menerima lulusan Mu’allimin, lama belajarnya tiga tahun.

Jika Pesantren Persatuan Islam Bangil pada masa Ahmad Hassan merupakan periode pertama keberadaan pesantren tersebut, maka mulai tahun 1958 merupakan periode kedua sekaligus sebagai masa perkembangan pesantren secara signifikan.

  1. C. Periode Abdul Qadir Hassan tahun 1958-1984

Dalam periode ini, Pesantren Persatuan Islam Bangil berkembang sedemikian rupa baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pada masa Abdul Qadir Hassan pula sistem pendidikan di Persatuan Islam Bangil yang sebelumnya memakai sistem angkatan dimana penerimaan santri baru dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dirubah menjadi sistem klasikal yaitu menerima santri baru setiap setahun sekali.

Boleh jadi penerapan sistem klasikal dilakukan karena tidak efektifnya sistem angkatan. Bila sistem ini terus dipakai maka dikhawatirkan proses belajar mengajar di Pesantren Persatuan Islam akan tertinggal dan menghambat dalam menciptakan kader-kader muballigh di lingkungan Pesantren Persatuan Islam.

Pada bulan September 1957 Pesantren Puteri dibuka kembali. Tujuan didirikan pesantren tersebut adalah mendidik puteri-puteri muslim menjadi guru-guru dan penyiar agama yang sanggup dan mampu berhadapan dengan masyarakat. Para pelajar yang masuk disyaratkan telah menyelesaikan pendidikan dasar dan memiliki kemampuan membaca dan berbicara bahasa Arab.[31] 70% pendidikannya dikhususkan pada bidang agama dan ilmu-ilmu keislaman, termasuk ushul fiqh, tafsir Qur’an dan hadits, bahasa Arab dan akhlaq. Adapun mata pelajaran umum terdiri dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan, pelajaran tentang kewanitaan, ilmu politik, geografi, aljabar dan biologi. Semua siswa wanita diharuskan tinggal di asrama, berpakaian sesuai dengan doktrin Persatuan Islam dan berprilaku sesuai dengan ajaran etika Islam. Pada bulan Agustus 1963, terdapat sekitar 50 siswa wanita yang terdaftar di Pesantren Puteri.[32] Asrama putera dan puteri Pesantren Persatuan Islam ditempatkan secara terpisah, jarak kedua asrama itu sekitar satu kilometer. Kedua pesantren itu (putera dan puteri) sampai sekarang terus berjalan sesuai dengan tujuan semula, hanya saja ada beberapa perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan.

Pada awal berdirinya, Pesantren Persatuan Islam dikenal sebagai pesantren yang sangat modern—apalagi dibandingkan dengan pesantren-pesantren lain pada umumnya—karena keberaniannya memasukkan beberapa sistem administrasi pendidikan dan model kurikulum seperti yang diajarkan sekolah Belanda. Meskipun demikian, pada dasarnya kurikulum yang dikembangkan Pesantren Persatuan Islam ini adalah perimbangan pendidikan agama sebagai prioritas, jika dibandingkan dengan pendidikan umum, dan yang menarik, kurikulum yang dipakai sampai saat ini adalah hasil rakitan sendiri. Namun begitu dalam pengakuan berbagai pendidik di kalangan pesantren, “kurikulum rakitan” itu masih didasarkan kepada kaidah-kaidah baku Persatuan Islam, seperti yang disebut Ahkam al-Syar’i dan Qaidah Ushul. Dari racikan kurikulum seperti ini, diharapkan para santri memiliki bekal pengetahuan aqidah yang cukup, ta’abudi (berbudi pekerti) yang berdasarkan al-akhlaq al-karimah (akhlaq budi pekerti luhur).[33]

Pada tingkat Ibtidaiyah dan Tajhiziyah, dibidang tauhid dipergunakan buku berjudul Tauhid kalangan E. Abdullah, diterbitkan Pesantren Persatuan Islam Bandung (1957). Dalam pelajaran Hadits diperkenalkan kitab Bulugh al-Maram karya Ibn Hajr (w. 852 H.). Bahasa Arab karya E. Abdullah (Nahwiyah, 1955) yang sudah menggunakan bahasa Indonesia kemudian bahasa Arab al-Lughat dan Qira’ah yang diterbitkan Pesantren Persatuan Islam pada 1956, Tashrif karya Ahmad Hassan (1949). Dalam bidang Fiqih, dipergunakan buku berjudul Fiqh masih karya E. Abdullah (1958). Dalam Sejarah Islam, dipakai buku Khulasah Nur al-Yaqin karya Amar Abdul Jabbar.[34]

Pada tingkat Tsanawiyah, pelajaran bahasa Arab semakin ditingkatkan, selain kitab yang dipakai di tingkat Ibtidaiyah, buku-buku yang digunakan semakin beragam, seperti kitab Bahr al-Adab dan Safinah al-Balaghah, al-Mantiq (1958, karya E. Abdurrahman). Pendekatan sastra Arab juga sudah mulai diperkenalkan, seperti buku karya E. Abdullah Insya’ (1955). Bidang Syari’ah diperkenalkan kitab Bulugh al-Maram dan kitab hadits terkenal Shahih al-Bukhari karya Ibn Abdullah Muhammad al-Bukhari. Ada juga kitab Hady al-Rasul karya Muhammad Abu Zaid yang merupakan Mukhtasar dari kitab Zaad al-Ma’ad buah karya Ibn al-Qayyim. Disamping itu, karya ulama Indonesia yang diperkenalkan seperti kitab Faraidh karya Ahmad Hassan (1949) dan Mabadi Awaliyyah karya Abdul Hamid Hakim. Selain ilmu-ilmu keislaman, di Tsanawiyah Persatuan Islam sudah diperkenalkan beberapa pengantar paedagogik dan ilmu jiwa yang secara jelas mengisyaratkan pentingnya penguasaan teknik dan metode pengajaran di tingkat yang sedini mungkin.

Pada tingkat Mua’llimin, buku-buku yang menjadi referensi sangat beragam dan terkadang dengan bahasan yang spesifik. Misalnya, dalam bidang bahasa Arab, dikenalkan kitab al-Kailani karya Abu Hasan Ibn Hisyam al-Kailani Nahwu wa al-Sharf karya Syalabi, kitab Syafinah al-Nuhat dan al-Balaghah. Buku-buku tentang Syari’ah yang dipergunakan adalah Subul al-Salam karya al-Shan’ani dan dua karya Abdul Hamid Hakim yaitu al-Sulam Ushul Fiqh dan al-Bayan. Dipergunakan kitab al-Khayyat untuk studi Sejarah Islam. Untuk mata pelajaran al-Qur’an buku tafsir yang digunakan al-Furqan karya Ahmad Hassan (1956) dan kitab Mushaf Muyassar. Dalam telaah hadits kitab yang menjadi pegangan adalah Musthalah al-Hadits karya E. Abdurrahman.[35]

Disamping ilmu-ilmu keislaman, juga diperkenalkan berbagai buku yang secara khusus membahas persoalan keorganisasian dan ke-jam’iyyah-an Persatuan Islam. Di tingkat Mu’allimin pelajaran umum tetap diajarkan, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Kesehatan dan Pendekatan Keguruan.[36]

Pesantren Persatuan Islam Bangil bertujuan membentuk kader muballigh yang sanggup terjun dalam masyarakat untuk memberantas setiap faham serta ajaran yang bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, dengan mengembalikan umat Islam kepada azas itu, dengan berprinsip “hablun minallah dan hablun minan nas” yaitu tetap mempunyai keterikatan dengan Allah dan manusia.

Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

  1. Menanamkan semangat jihad dan ijtihad kepada setiap pelajar.
  2. Meyakinkan setiap pelajar, bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah adalah dasar Islam yang bersifat abadi dan mutlak. Setiap penyimpangan dari al-Qur’an dan al-Sunnah akan dimurkai Allah.
  3. Menanamkan jiwa korektif terhadap setiap faham yang tanpa dilandasi al-Qur’an dan al-Sunnah.
  4. Mempraktekkan “qaidah-qaidah ushul fiqih” ketika mengajar tafsir dan hadits (fiqih).
  5. Memberikan kebebasan kepada setiap pelajar untuk bertanya, membantah dan mendiskusikan dengan guru sepanjang batas-batas kesopanan Islam.

Melihat tujuan pendidikan Pesantren Persatuan Islam Bangil tersebut maka yang nampak adalah suatu pendidikan yang membina kemampuan untuk mencerna dan mengembangkan ajaran Islam. Untuk mencapai itu para pelajar dilatih berfikir kritis dan bebas untuk mencari kebenaran. Hubungan pendidik dan para murid bukan lagi dalam lingkaran tradisional yang menganggap tidak wajar seorang murid berdebat dengan seorang guru. Persatuan Islam justru mengembangkan cara-cara seperti itu (membebaskan murid untuk berfikir kritis dan berdiskusi dengan guru).[37]

Tujuan pendidikan Pesantren Persatuan Islam yang tidak konservatif tersebut dapat menghasilkan para lulusan yang cukup berkualitas dari tahun ke tahun. Para lulusan Pesantren Persatuan Islam ini banyak yang melanjutkan studi S-1 mereka di universitas-universitas negeri maupun swasta terkenal di Indonesia termasuk di luar negeri seperti Libya, Mesir, Arab Saudi dan Pakistan. Bahkan beberapa diantaranya melanjutkan studi S-2 di Australia dan Amerika. Tidak heran pula bila banyak alumni yang menjadi da’i, muballigh, tokoh masyarakat dan ormas Islam seperti Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah, al-Irsyad dan Dewan Dakwah Islamiyah.[38]

Nama-nama seperti Abdurrahim Nur (tokoh Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya), Umar Fanani (Pimpinan Ma’had Aly Persatuan Islam Bangil), Endang Saifuddin Anshari, Dadan Wildan dan Syafiq A. Mughni (Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya serta pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Adab) merupakan beberapa contoh alumni Pesantren Persatuan Islam Bangil di masa periode Ahmad Hassan maupun Abdul Qadir Hassan.

Dua periode kepemimpinan Pesantren Persatuan Islam dari Ahmad Hassan sampai Abdul Qadir Hassan menunjukkan bagaimana Pesantren Persatuan Islam Bangil sebagai lembaga pendidikan yang tetap eksis dan diterima oleh masyarakat. Sejak berdiri tahun 1931 di Bandung hingga sekarang Pesantren Persatuan Islam Bangil telah teruji dan terbukti sebagai institusi pendidikan Islam yang konsisten pada upaya purifikasi ajaran Islam berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits. Tetap eksisnya Pesantren Persatuan Islam Bangil tidak terlepas dari visi, misi dan platformnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada upaya untuk mengembalikan umat pada pemahaman yang benar pada al-Qur’an dan al-Hadits, menolak segala bid’ah, khurafat dan takhyul, termasuk segala paham yang bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadits seperti paham sekularisme, neo-mu’tazilah dan lain sebagainya.

Dalam realitasnya Pesantren Persatuan Islam Bangil dikenal sebagai pesantren modern yang mengkonsentrasikan diri pada upaya pendidikan untuk penguasaan hukum-hukum Islam (The Modern Islamic Boarding School for Islamic Law) dengan didukung sejumlah perangkat keilmuan seperti ushul-fiqh, ulumul Qur’’an, ulumul Hadits dan bahasa Arab bagi peserta didiknya.

Penguasaan terhadap hukum-hukum Islam inilah yang menjadi ciri khas (trade mark) yang menyebabkan Pesantren Persatuan Islam Bangil tetap diminati. Spesifikasi ini pula yang menyebabkan Pesantren Persatuan Islam Bangil tampil beda dari pesantren-pesantren pada umumnya baik pesantren modern maupun tradisional.[39]


[1]Yang dimaksud dengan mujaddid adalah pembaharu. Dalam hal ini adalah organisasi Persatuan Islam.

[2]Abdul Latief Muchtar, 1998, Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., hlm. 179-180.

[3]Qanun Asasi/Qanun Dakhili Persatuan Islam, 1991, Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, Bandung: hlm. 38.

[4]Howard M. Federspiel, 1996, Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 24.

[5]Deliar Noer, 1996 (cet. kedelapan), Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES., hlm. 102.

[6]M. Ali Hasan dan Mukti Ali, 2003, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya., hlm. 24.

[7]Ibid.

[8]Ibid., hlm. 201.

[9]Ustadz Umar Fanani merupakan santri di Pesantren Persatuan Islam Bangil periode 1955-1960, saat ini menjabat sebagai Ketua Litbang Pesantren Persatuan Islam Bangil.

[10]Daftar jenis mata pelajaran tersebut diperoleh dari Daftar Angka (nilai rapor) Pesantren Persatuan Islam Bangil tahun pelajaran 1955-1960, atas nama Umar Fanany. Lihat LAMPIRAN.

[11]Dadan Wildan, 1995, Sejarah Perjuangan Persatuan Islam 1923-1983, Bandung: Gema Syahida., hlm. 136.

[12]Ustadz Abdurrahim Nur adalah mantan santri di Pesantren Persatuan Islam Bangil periode 1951-1955 dan merupakan salah satu dari 25 santri yang dikirim belajar ke Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Pernah juga menjabat Dekan di Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel Surabaya antara tahun 1969-1989.

[13]Wawancara dengan Ust. Abdurrahim Nur, tanggal 12 April 2004.

[14]Howard M. Federspiel, 1996, Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 36.

[15]Bibi Wantee adalah ipar dari Faqih Hasyim, seorang sahabat Ahmad Hassan di Surabaya yang berasal dari Padang. Lihat Syafiq Mughni., Op. Cit., hlm. 17.

[16]Ibid., hlm. 71.

[17]Mahmud Yunus, 1985, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung., hlm. 297.

[18]Wawancara dengan Ust. Abdurrahim Nur tanggal 12 April 2004.

[19]Mahmud Yunus, Op. Cit., hlm. 298

[20]Ibid., hlm.

[21]Dadan Wildan, Op. Cit., hlm. 78.

[22]Ibid.

[23]Abdul Qadir Hassan kemudian memegang kendali pimpinan Pesantren Persatuan Islam Bangil menggantikan Ahmad Hassan. Syafiq A. Mughni, Op. Cit., hlm. 71.

[24]Ibid.

[25]Wawancara dengan Ust. Umar Fanany.

[26]Ibid.

[27]Secara umum, untuk memperoleh subsidi dari pemerintah, sekolah muslim harus menyelenggarakan pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan umum. Lihat Howard M. Federspiel, Op.Cit., hlm. 165.

[28]Ibid.

[29]Ibid., hlm. 166.

[30]I. Djumhur dan Danasuparta, 1976, Sejarah Pendidikan, Bandung: CV. Ilmu., hlm. 183.

[31]Howard M. Federspiel, Op. Cit., hlm. 164.

[32]Ibid.

[33]M. Ali Hasan dan Mukti Ali, Op. Cit., hlm. 25.

[34]Ibid.

[35]Ibid., hlm. 26.

[36]Ibid.

[37]Syafiq A. Mughni, Op. Cit., hlm. 72.

[38]Profil Pesantren Persatuan Islam Bangil, tahun 2004.

[39]Ibid.

BAB V

PENUTUP

  1. A. Simpulan

Perkembangan aspek pendidikan di Pesantren Persatuan Islam, secara holistik hendaknya dilihat dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad XX. Dalam wacana perkembangan pendidikan di Indonesia, kondisi pendidikan Islam memberikan kerangka referensi dalam menelaah perkembangan pendidikan Pesantren Persatuan Islam.

Dari hasil pembahasan skripsi ini, setidaknya terdapat dua hal yang perlu dikemukakan sebagai suatu simpulan yaitu: Pertama, bahwa terjadi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad XX. Sebagai bukti pernyataan tersebut adalah dengan munculnya sistem pendidikan Madrasah sebagai model baru penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun demikian bukan berarti sistem pendidikan Islam tradisional yang dalam hal ini dikategorikan dalam pendidikan surau dan pesantren menjadi hilang. Dengan sistem pendidikan yang sedemikian rupa, sistem pendidikan tradisional tetap bertahan dan eksis sampai sekarang, walaupun bukan berarti di dalamnya tidak terjadi berbagai perubahan.

63

Dapat dijelaskan bahwa munculnya sistem pendidikan madrasah merupakan representasi dari upaya pembharuan pendidikan Islam pada awal abad XX. Selajutnya pembaharuan pendidikan Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Seperti diketahui bahwa berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda cenderung merugikan terhadap eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Ketika kondisi pendidikan Islam tradisional dirasa kurang mampu memberikan solusi terhadap perkembangan pendidikan pada masa itu, maka pendidikan Islam dengan model madrasah dan sekolah modern merupakan alternatif baru untuk meningkatkan daya saing dan peranannya dalam kerangka pendidikan di Indonesia.

Kedua, Sebagai salah satu organisasi dengan karakter pembaharuan Islam, Persatuan Islam menunjukkan peranan yang besar terhadap komitmen untuk meningkatkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi. Oleh karena itu perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad XX tidak dapat dilepaskan dari peranan Persatuan Islam. Organisasi ini sangat giat dalam mengusahakan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Pembaharuan pendidikan Islam oleh Persatuan Islam dapat dikategorikan dalam dua aspek yaitu pertama, pembaharuan aspek gagasan atau cita-cita pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, pembaharuan dalam aspek teknik penyelenggaraan pendidikan.

Pembaharuan dalam aspek gagasan pendidikan dapat disamakan dengan reformulasi dan orientasi tujuan pendidikan Persatuan Islam yaitu untuk mencetak kader Islam yang tidak hanya mahir dalam ilmu pengetahuan umum namun juga mengerti tentang ilmu agama Islam. Sedangkan pembaharuan dalam aspek teknik penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mendirikan model pendidikan yang secara bersama-sama mengembangkan aspek pendidikan umum dan agama. Di satu sisi model pendidikan tersebut bercirikan pengembangan kurikulum dan metode pengajaran modern seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah sekuler, namun disisi lain di dalamnya tidak mengesampingkan aspek pelajaran Islam sebagai karakteristik Persatuan Islam.

Penulis mempunyai asumsi bahwa jika Pesantren Persatuan Islam Bangil secara konsisten dengan orientasi pendidikannya, serta terus melaksanakan sistem pendidikannya selama ini, maka sangat mungkin di kemudian hari pesantren ini akan mengalami perkembangan yang cukup pesat dan banyak diminati masyarakat, sehingga citra Pesantren Persatuan Islam Bangil sebagai The Modern Islamic Boarding School for Islamic Law (pendidikan Islam modern untuk penguasaan hukum-hukum Islam) tidak hanya menjadi semboyan semata. Sistem pendidikan di Pesantren Persatuan Islam Bangil hendaknya perlu dijadikan contoh bagi pesantren-pesantren tradisional lain agar nantinya dapat menciptakan suatu masyarakat Islam yang modern, intelek dan beriman.

  1. B. Saran

Ada beberapa saran sebagai “rekomendasi” studi ini baik untuk kebutuhan penulisan selanjutnya maupun untuk aspek praktis pengembangan pendidikan Persatuan Islam, yaitu:

Pertama, baik sejak awal abad XX maupun untuk saat ini, penyelenggaraan model pendidikan dengan penggabungan sistem pendidikan sekuler dan agama merupakan alternatif model pendidikan yan baik. Jadi tidak ada salahnya lembaga-lembaga pendidikan yang cenderung dominan aspek keagamaannya untuk memberikan tambahan aspek pelajaran umum. Sebaliknya lembaga-lembaga pendidikan umum juga memberikan tambahan aspek ilmu agama. Hal itu merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara “ilmu dunia” dan “ilmu akhirat”.

Kedua, khusus untuk Pesantren Persatuan Islam Bangil, saat ini kembali dipertanyakan gagasan dan peranan Pesantren Persatuan Islam Bangil dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Tidak berlebihan kiranya jika para penggagas Pesantren Persatuan Islam Bangil untuk menelaah dan menghayati kembali pemikiran tokoh-tokoh Persatuan Islam dahulu, diharapkan nantinya tercipta reformulasi pendidikan Persatuan Islam yang lebih baik pada abad XXI ini. Karena itu perlu ditingkatkan rekonstruksi secara obyektif aspek kesejarahan pendidikan Persatuan Islam sebagai landasan historis untuk refleksi pengembangan Pesantren Persatuan Islam Bangil di masa yang akan datang.