Oleh Asvi Warman Adam

Sejarawan, Ahli peneliti utama LIPI

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta dan Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

Soeharto bisa berkelit dari pengadilan kasus KKN. Mampukah ia berkelit dari pengadilan sejarah?

PENGHENTIAN peradilan kasus mantan presiden Soeharto membuktikan bahwa hukum ternyata tidak mampu mengadili bekas orang nomor satu Indonesia itu. Mungkin satu-satunya kini yang dapat mengadili Soeharto adalah sejarah. Banyak sekali dakwaan yang dapat diajukan kepada sang jenderal besar itu. Salah satu tuduhan terhadap Soeharto adalah keterlibatannya dalam percobaan kudeta G-30-S dan pengambilalihan kekuasaan sejak 11 Maret 1966.

Kudeta Merangkak

Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto pertama diawali dengan (percobaan) kudeta 1 Oktober 1965. Diakhiri dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966 yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto. Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y. Pohan (Who were the Real Plotters of the Coup against President Soekarno, 1988) sebagai “kudeta merangkak”. Saskia menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap, pertama, gerakan tigapuluh September yang merupakan “kudeta gadungan”, kedua, tindakan balasan, yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal, dan ketiga, pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno.

Soeharto selaku Menteri/Pangad di depan Musyarawah Nasional Pertanian Rakyat, 2 Desember 1965, pernah menyebut tentang operasi tiga tahap ini meskipun merujuk kepada PKI. Ada tiga macam operasi G-30-S, yaitu operasi Ampera I, II, III. Gerakan Ampera I merupakan kudeta di pusat pemerintahan. Ampera II berupa tindakan pembunuhan massal terhadap pemimpin politik lawan. Sedangkan, Ampera III adalah pembentukan kabinet baru yang komposisinya sesuai dengan keinginan PKI. (Soegiarso Soerojo, G30S-PKI dan Peran Bung Karno: Siapa Menabur Angin, Akan Menuai Badai, 1988, hal 272).

Hal ini dikemukakan Mayjen Soeharto karena kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno setelah Peristiwa 1 Oktober 1965 masih menampung unsur komunis. Tetapi, kalau kita melihat ketiga fase itu dalam konteks peralihan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde baru, tahap-tahapnya tidak jauh berbeda. Hanya saja kata “PKI” yang dalam tahap terakhir itu perlu diganti dengan “Soeharto”.

Mengenai keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 yang disebut sebagai kup pertama itu, saya setuju dengan apa yang ditulis oleh Saskia (1999: 497-498). “Besar kemungkinan Jenderal Soeharto, …, sudah tahu sebelumnya tentang akan terjadinya kup….” Kemungkinan sekali, seperti disimpulkan Tornquist (1984:230), “Soeharto menunggu sambil melihat apa yang akan terjadi, dan kemudian pada saatnya dipecundanginya baik Soekarno maupun Nasution.”

Pada paragraf berikutnya, Saskia menulis “Ketika akhirnya Soeharto bertindak, ia melakukannya dengan cepat dan tegas. …sejak saat itu, … ia telah memulai dengan siasatnya untuk menggulingkan Soekarno sambil memarakkan diri sendiri ke atas tampuk kekuasaan. Ia pasti menyadari bahwa yang diperlukannya bukan sekadar pameran kekuatan militer…. Adanya para perempuan di Lubang Buaya itulah yang digunakan sebagai amunisi oleh Soeharto, demi transisi mental yang diangankannya itu. Dengan itu, bukan hanya perempuan yang berhimpun di sana akan dimusnahkannya dengan segala daya, melainkan juga kaum komunis dapat dijatuhkannya sama sekali. Sementara itu, Soekarno yang menunjukkan dukungannya pada PKI dapat dipertontonkan oleh sebagai pemimpin yang tak becus. Kegagalan Soekarno melindungi PKI dapat dilihat sebagai isyarat pudarnya wahyu kekuasaan dan ketidakberdayaan, hingga sudah pasti Soekarno akan bisa dilenyapkannya dari percaturan (politik)”.

Mengenai kisah Supersemar yang kontroversial, dapat disimpulkan bahwa surat tersebut bukanlah dibuat Presiden Soekarno dengan sukarela. Meskipun tidak ada todongan senjata, dapat dipahami bahwa penulisannya dilakukan dengan tekanan. Dalam kup pertama mungkin Soeharto bukan satu-satunya dalang peristiwa itu, melainkan yang jelas ia sudah mengetahuinya sebelumnya. Dan Soeharto adalah orang yang paling diuntungkan dari “percobaan kudeta” yang gagal itu. Pada kup kedua, mungkin saja ia bisa berdalih tidak memaksa Soekarno, tetapi kenyataan ketiga jenderal pembantunya telah membuat Soekarno dalam keadaan terpaksa untuk membuat surat perintah tersebut yang pada hakikatnya merupakan penyerahan kekuasaan secara de facto.

Kalau diperhatikan periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 tampak perkembangan peristiwa yang demikian cepat dan luar biasa. Soeharto adalah seorang ahli strategi yang andal. Dulu saya tidak begitu yakin tentang penyebutan periode enam bulan setelah Peristiwa 1 Oktober 1965 itu sebagai “Kudeta Merangkak”. Sebelumnya, saya bahkan menulis bahwa ini adalah “sebuah drama tanpa sutradara dan skenario yang ketat. Soeharto bukan dalang, melainkan pemain yang mampu berimprovisasi, termasuk berpura-pura sakit ketika absen dalam sidang kabinet 11 Maret 1966”. Namun, bukti-bukti memaksa saya untuk meninjau ulang pendapat di atas, termasuk data yang disampaikan Soebandrio dan Heru Atmodjo.

Konflik Intern Militer

Setahun setelah peristiwa yang berkubang darah itu, dua ilmuwan Cornel University, AS, Benedict R. Anderson dan Ruth Mc Vey, menulis kertas kerja “A Preliminary Analysis of the October 1, 1965: Coup in Indonesia” yang kemudian dikenal sebagai Cornell Paper. Ben Anderson dan Ruth Mc Vey berkesimpulan bahwa Peristiwa G-30-S merupakan puncak konflik intern di tubuh Angkatan Darat. Sedangkan, Harold Crouch dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia (1978) mengatakan bahwa menjelang 1965, SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sebetulnya sama-sama anti-PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Yang pertama adalah “faksi tengah” yang loyal terhadap Presiden Soekarno, dipimpin oleh Men/Pangad, Mayjen A. Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional, yang di dalamnya termasuk PKI. Sedangkan, kelompok kedua, “faksi kanan”, bersikap menentang kebijakan Yani yang bernapaskan Soekarnoisme. Di dalam faksi ini terdapat Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto. Menjelang 1965, Soekarno mencium faksionalisme itu dan mulai memecah belah kedua kubu tersebut.

Peristiwa tersebut yang berdalih menyelamatkan Soekarno sebenarnya ditujukan kepada perwira-perwira utama yang berada dalam “faksi tengah”. Dengan demikian, menurut Cornel Paper, akan melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan AD. Sedangkan, W.F. Wertheim dalam buku Whose Plot? New Light on The 1965 Events (1979) di samping mendukung versi di atas juga menambahkan bahwa Syam Kamaruzaman yang dalam buku putih Setneg disebut sebagai Kepala Biro Chusus Central (CC) PKI adalah “agen rangkap” yang bekerja untuk Aidit dan AD.

Bukan hanya lembaga dan kelompok, pribadi tokoh pun dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Menurut Antonie Dake dan John Hughes, Presiden Soekarno terlibat dalam intrik itu. Menurut mereka, G-30-S adalah skenario yang dipersiapkan Soekarno untuk melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi AD. PKI ikut terseret akibat sangat tergantung kepada Soekarno. Belakangan ini, pejabat yang disoroti punya andil dalam gerakan tersebut adalah Jenderal Soeharto sebagaimana dituduhkan oleh bekas anak buahnya, Kolonel Latief.

Keterlibatan asing

Selain unsur dalam negeri, faktor asing pun ikut berperan. Peristiwa 1965 konon didukung oleh CIA, seperti dikemukakan oleh Peter Dale Scott dan Geofrrey Robinson. Menurut versi ini, dalang utama G-30-S adalah CIA yang ingin menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis (teori domino). CIA bekerja sama dengan sebuah klik AD untuk memprovokasi PKI. Apalagi, kalau kita baca buku George M.T. Kahin tentang keterlibatan CIA dalam kasus PRRI dan Permesta beberapa waktu sebelumnya, bukan mustahil, CIA juga memegang peranan dalam percobaan kudeta tahun 1965.

Seperti kita ketahui, peristiwa 1965 itu terjadi pada masa perang dingin, tatkala AS dan sekutunya berseteru dengan negara-negara komunis. AS yang ketika itu menghadapi perang Vietnam tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Menurut David T. Johnson (1976), terdapat enam skenario yang dapat dijalankan Amerika Serikat menghadapi situasi yang memanas di Indonesia: 1) membiarkan saja, 2) membujuk Soekarno mengubah kebijakan, 3) menyingkirkan Soekarno, 4) mendorong Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan, 5) merusak kekuatan PKI, 6) merekayasa kehancuran PKI dan sekaligus kejatuhan Soekarno. Ternyata, skenario terakhir yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan.

Indikasi keterlibatan pemerintah/Dinas Rahasia Inggris dan Australia juga ada. Namun, hal itu lebih tampak setelah peristiwa G-30-S. Pihak Inggris membantu propaganda untuk menghancurkan PKI. Menurut Mike Head (1999), “Peran Australia adalah sama aktifnya dengan peran pemerintah AS, meskipun skalanya lebih kecil. Dalam telegram yang dikirim dari dan ke kedutaan Australia di Jakarta tercermin sikap bahwa Soeharto ‘harus bersikap lebih kejam untuk menghancurkan semua dukungan bagi PKI'”.

Aspek Lokal

Tulisan Coen Hotzappel (dalam Journal of Contemporary Asia, vol. 2, 1979) dapat dipandang dalam konteks skenario nomor 6 yang dikemukakan David T. Johnson di atas. Operasi G-30-S dilakukan oleh tiga pasukan, Pasopati, Pringgodani (dalam versi sejarah resmi disebut Gatotkaca), dan Bimasakti. Penculikan para jenderal dilakukan oleh pasukan Pasopati. Setelah itu, mereka diserahkan kepada pasukan Pringgodani yang mengkoordinasi kegiatan di Lubang Buaya. Sedangkan, pasukan Bimasakti bertugas menguasai RRI, Telekomunikasi, dan teritorial.

Dengan bersumberkan hasil pengadilan Untung dan Nyono, Coen Hotzappel mencurigai kegiatan pasukan Pringgodani yang melaksanakan kegiatan kudeta yang memang dirancang untuk gagal. Pembunuhan beberapa jenderal yang belum semuanya tewas di Lubang Buaya dilakukan oleh pasukan Pringgodani. Gugurnya para perwira tinggi AD itu menyebabkan Presiden Soekarno tidak mau mendukung gerakan tersebut dan memerintahkan kepada Brigjen Suparjo untuk menghentikan operasinya. Coen menuding Mayor Udara Sujono dan Sjam sebagai tokoh sentral yang mengendalikan pasukan Pringgodani tersebut. Plot yang tidak matang itu menyebabkan G-30-S dapat ditumpas dengan cepat dan kemudian PKI yang dianggap sebagai dalang kudeta tersebut dihancurkan. Sedangkan, Soekarno yang tidak mau mengutuk PKI dijatuhkan.

Kesaksian Soebandrio dan Heru Atmodjo

Dalam waktu dekat akan terbit dua publikasi yang memberikan beberapa data baru tentang peristiwa G-30-S. Yang pertama merupakan buku yang disusun berdasarkan wawancara dengan Dr. H. Soebandrio, Kesaksianku tentang G30S. Yang kedua adalah artikel wawancara Carmel Budiardjo dengan Kolonel (Udara) Heru Atmodjo, “G30S, an army intelligence operation” yang akan dimuat dalam buletin Tapol (London) edisi mendatang.

Soebandrio memegang tiga jabatan penting sekaligus pada tahun 1965, yaitu Waperdam I, Menteri Luar Negeri, dan Kepala BPI (Biro Pusat Intelijen) pada tahun 1965. Kesaksiannya sangat penting, karena ia termasuk pelaku sejarah yang menyaksikan peristiwa 1965 itu pada lingkaran RI 1 dan masih hidup sampai sekarang (berusia 86 tahun). Ada beberapa data sejarah yang disampaikannya yang kurang akurat (sebetulnya tugas penyunting untuk mengeceknya) namun secara keseluruhan ini memberi data baru tentang keterlibatan Soeharto dalam kudeta merangkak 1965-1966.

Ia menganalisis keterlibatan Soeharto ini melalui dua kategori (bekas) anak buahnya di Kodam Diponegoro. Pertama, Letkol Untung dan Latief yang akan menghadapkan Dewan Jenderal kepada Presiden Soekarno (dan ini sepengetahuan Soeharto). Kedua, Yoga Sugama dan Ali Moertopo, yang dulunya berjasa (melakukan manuver dan operasi intelijen) untuk menjadikan Soeharto sebagai Panglima Kodam Diponegoro. Yoga Sugama ditarik oleh Soeharto ke Jakarta untuk menjadi Kepala Intel Kostrad pada Januari 1965 ketika sedang bertugas di Yugoslavia.

Soebandrio meragukan Soeharto pulang ke rumahnya setelah membesuk anaknya Tommy di Rumah Sakit Gatot Subroto tanggal 30 September malam. Rasanya mustahil, esok paginya, Soeharto dibangunkan oleh tetangga yang memberi tahu tentang penculikan beberapa Jenderal. Pak Ban mempunyai dugaan kuat bahwa Soeharto justru bermalam di markas Kostrad memonitor perkembangan peristiwa, menganalisis situasi, dan mempersiapkan langkah yang akan diambil.

Yang terjadi kemudian pada 1 Oktober 1965 sudah sama-sama diketahui umum. Yang menarik adalah trio pertama (Soeharto-Untung-Latief) adalah trio untuk dikorbankan, sedangkan yang dipakai selanjutnya adalah trio kedua (Soeharto-Yoga Sugama-Ali Moertopo). Letkol Untung sampai akhir hayat tidak merasa yakin bahwa ia akan dieksekusi seperti dituturkannya kepada Soebandrio di penjara Cimahi. Ia merasa Soeharto adalah bekas atasannya dan yang dianggap sebagai kawan dalam peristiwa G-30-S. Latief juga bekas bawahan Soeharto yang merasa dikhianati seperti terungkap dalam buku pledoi dan memoarnya. Mengenai tanggal 11 Maret 1966, Soebandrio juga mengungkapkan keganjilan tingkah Soeharto yang tidak hadir dalam rapat kabinet hari itu dengan alasan sakit. Padahal, sore harinya ia memimpin rapat di markas Kostrad. Menurut Soebandrio, jika Soeharto hadir pada sidang kabinet itu, ia akan menghadapi kesulitan karena waktu itu di depan Istana ada demonstrasi mahasiswa dan berkeliarannya pasukan yang tidak dikenal (kemudian itu diketahui sebagai pasukan yang dipimpin oleh Kemal Idris). Tentu Presiden Soekarno akan menyuruhnya menghadapi mahasiswa dan tentara yang justru digerakkannya untuk mengancam Soekarno.

Pada tanggal 11 Maret 1966 itu juga tiga orang jenderal setelah berapat di rumah Soeharto di Jalan H. Agus Salim menemui Soekarno. Dalam kesaksian Soebandrio digambarkan unsur tekanan yang diberikan ketiga Jenderal itu kepada Presiden Soekarno.

Soebandrio menyimpulkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama, menyingkirkan saingannya di Angkatan Darat seperti Yani dll. Tahap kedua, membubarkan PKI yang merupakan rival terberat tentara sampai saat itu. Tahap ketiga, melemahkan kekuatan pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 Menteri yang Soekarnois, termasuk Soebandrio. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Dalam wawancara Heru Atmodjo dengan Carmel Budiardjo juga diungkapkan keganjilan dalam peristiwa G-30-S. Misalnya, tentang pasukan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diperintahkan datang ke Jakarta dengan peralatan tempur sebelum 5 Oktober 1965. Ali Moertopo berperan dalam mengendalikan pasukan Kostrad yang ada di Monas. Ali Moertopo mempunyai kedekatan dengan Dul Arip yang memimpin pasukan Pasopati dan demikian pula dengan Jahurup yang memimpin penculikan yang gagal di rumah Jenderal Nasution. Jahurup kemudian membubarkan pasukannya di Tambun, Bekasi, sedangkan Dul Arip melarikan diri ke Brebes. Kedua orang itu kemudian menghilang dan tak pernah muncul dalam Mahmilub. Menurut Heru Atmodjo, ada saksi yang mengatakan bahwa Dul Arip dihabisi oleh Ali Moertopo. Itulah sebabnya dalam judul artikel yang akan dimuat pada buletin Tapol itu dikatakan bahwa G-30-S adalah operasi intelijen tentara.

Mengadili Soeharto

Dengan latar sejarah seperti di atas, kalau tetap mau dilakukan pengadilan terhadap Soeharto, sebenarnya mudah saja. Ia bisa dijerat hukuman pidana karena dugaan menyimpan “Supersemar”. Sampai hari ini, arsip asli tersebut belum diserahkan kepada Arsip Negara RI. Ibarat ijazah, tentu pemiliknya yang menyimpannya dengan hati-hati. Bagi Jenderal Soeharto, “Supersemar” seribu kali lebih berharga daripada ijazah -yang memang tidak dipunyainya. Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, pasal 11 berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun”.

Namun, di tengah semaraknya tuntutan masyarakat, toh mantan Presiden RI itu tetap tidak mengaku bersalah. Demikian yang dituturkan Sulastomo, mantan Ketua Umum HMI, setelah bertemu Soeharto sesudah lengser tanggal 26 Januari 1999. Dalam kasus Mobnas misalnya, ujar dokter yang gemar menyelenggarakan turnamen golf ini, “Pak Harto tetap yakin keputusannya tepat, yakni dalam rangka memandirikan ekonomi bangsa” (Republika, 12-2-99). Sulit mengadili orang yang sampai akhir hayatnya tidak merasa salah. Yang tepat untuk itu memang pengadilan sejarah.

GAMMA, Nomor: 38-2 – 14-11-2000