Gus Dur, Kiai, dan Khitah NU

Oleh A. Mustofa Bisri*

Syahdan; begitu Kiai Cholil Bisri—Allah yarhamuh—dan kawan-kawan dari NU yang mempersiapkan berdirinya partai (PKB), termasuk H. Matori Abdul Djalil, merasa sudah siap segala sesuatunya, mereka pun datang ke PB NU untuk melapor.

KH Abdurrahman Wahid

Gus Dur yang waktu itu menjadi ketua tanfidziyah langsung mengadakan rapat-rapat yang akhirnya membentuk tim untuk memfasilitasi terbentuknya partai baru (PKB) yang tugasnya antara lain menyusun pengurus pertama.

Bila kemudian hampir semua tim PB NU masuk sebagai pengurus pertama PKB tidak ada yang mempersoalkan, tidak demikian halnya dengan penunjukan H. Matori Abdul Djalil untuk menjadi ketua umumnya. Banyak sekali pihak yang menentang penunjukan tersebut. Gus Dur lah orang yang paling gigih mengusulkan Matori untuk menjadi Ketum. Dengan bahasa khasnya Gus Dur antara lain beralasan, “Ini ketua partai, bukan ketua NU. Kalau ketua NU memang sebaiknya dicarikan yang kiai; kalau ketua partai mesti yang juga bisa ‘berkelahi’.” Bahkan, konon Gus Dur sempat menyatakan, bila semua tidak setuju, dia akan mendirikan partai sendiri dengan Matori.

Hubungan antara H. Matori Abdul Djalil—terutama sebelum menjabat menteri pertahanan RI di zaman Presiden Megawati dan dipecat dari PKB—dengan Gus Dur memang sangat dekat. Begitu dekatnya, hingga ada saja yang menjulukinya ‘anak emas’ Gus Dur.

“Saya sendiri,” kata tokoh yang sempat digelari “raja pokil” itu suatu ketika, “sering baru bisa memahami apa yang dimaui Gus Dur setelah dua tahun kemudian. Waktu pertama mendengar ungkapan atau melihat sikapnya, saya juga tidak mudheng, bahkan bingung.”

Jadi, loyalitas Matori kepada Gus Dur—waktu itu—memang tidak sekadar loyalitas bawahan kepada atasan. Apalagi dia juga pasti menyadari bahwa penerimaan para kiai dan lainnya terhadap dirinya, sehingga dalam muktamar PKB yang pertama berhasil terpilih menjadi ketua umum untuk kedua kalinya, tidak terlepas dari ‘berkah’ Gus Dur.

Siang berganti malam, malam berganti siang. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya—seperti kita ketahui—setelah sempat ‘menguasai’ Indonesia, Gus Dur menguasai PKB dan Matori tersingkirkan. Sejak itu, PKB benar-benar di bawah kendali Gus Dur sepenuhnya; seperti halnya NU sebelumnya.

Namun agak berbeda dengan ketika memimpin NU, dalam memimpin partai, banyak kebijaksanaan Gus Dur yang sulit dipahami, termasuk dan terutama oleh para kiai yang dahulu menjadi pendukung fanatiknya.

Bahkan, sering kebijaksanaan Gus Dur bertabrakan dengan kehendak para kiai itu; seperti seringnya Gus Dur membekukan DPC-DPC tanpa alasan yang jelas. Sampai-sampai ada saja yang menjuluki PKB sebagai partai kutub, saking banyaknya DPC yang (di)beku(kan).

Puncaknya, pertikaian di kalangan elite PKB menjadi semakin carut-marut. Saya sendiri, karena diminta saudara-saudara di bawah, sudah ikut mendekatkan kedua belah pihak hingga akhirnya kehabisan cara. Masing-masing pihak yang berseberangan seolah-olah sudah semakin tidak lagi memikirkan PKB dan warga pendukungnya.

Bagi saya sendiri, pertikaian itu sungguh absurd. Mereka yang bertikai—yang notabene para politikus NU—justru lebih memercayai pihak luar untuk menyelesaikan masalah mereka. Bahkan, belakangan di antara mereka, kabarnya, ada tokoh yang meminta Amien Rais—yang dulu sering dikecam saat berseberangan dengan Gus Dur—untuk menolong menjadi mediator. Lucu dan sekaligus mengasihankan!

Boleh jadi, sikap tokoh yang mencerminkan ketidakberdayaan itu disebabkan pada hakikatnya pertikaian di elite PKB bersumber dan bermuara dari dan kepada dua puncak pimpinan yang justru menjadi kekuatan inti PKB, dua pihak yang seharusnya menjadi pemimpin dan penyelesai masalah-masalah intern; Gus Dur dan para kiai (“Langitan”).

Karena keyakinan kedua pihak inilah kekuatan PKB yang sesungguhnya, saya pun dari awal dengan sederhana menyarankan adanya pertemuan kedua kekuatan itu untuk menyelesaikan masalah intern partai mereka. Namun—mungkin saya dianggap bukan ‘orang dalam’—saran saya itu tak digubris.

Saya sendiri sudah sampai kepada kesimpulan yang mungkin dianggap banyak orang sebagai ngoyoworo: Gus Dur dengan berbagai kebijaksanaan dan manuver internnya yang ditentang para kiai itu, barangkali—wallahu a’lam—memang sengaja ingin membuat para kiai itu jengkel. Lho, kenapa? Untuk apa?

Marilah sejenak kita kembali menelusuri perjalanan kiprah Gus Dur agak lebih awal. Sebelum dipilih menjadi ketua umum PB NU dalam Muktamar Situbondo 1984, Gus Dur dikenal sebagai pejuang kultural yang memercayai keampuhan perjuangan kultural. Gus Dur ikut dalam Majelis 24 yang merespons secara serius seruan “Kembali ke Khitah 1926!” Majelis kemudian membentuk Tim 7 dengan tugas merumuskan konsep awal Khitah NU dan Gus Dur ditunjuk sebagai ketua tim.

Draf hasil kerja Tim 7 setelah dilaporkan ke Majelis 24 kemudian dibawa ke Munas Situbondo dimana Gus Dur menjadi salah satu pimpinan Sub-Komisi Khitah. Dan akhirnya konsep khitah yang dipercayai banyak pihak sebagai reaksi dari ‘kegilaan’ warga NU terhadap politik itu dibahas dan menjadi salah satu keputusan muktamar yang memilih Gus Dur menjadi ketua umum PB NU untuk kali pertama.

Gus Dur bersama beberapa tokoh NU yang ‘nonpolitik’ kemudian dengan penuh semangat menyosialisasikan Khitah NU yang berdampak antara lain: gembosnya PPP di bawah J. Naro pada waktu itu. Sampai dipilih kembali—secara aklamasi—sebagai ketua umum PB NU di Muktamar Jogja 1989, Gus Dur tetap konsisten dengan sikap khitahnya yang sering membuat mereka yang berpolitik pusing kepala.

Ketika kemudian Gus Dur terjun langsung ke politik praktis, saya pun teringat suratnya yang ditulis dari Amsterdam 1969 yang antara lain merencanakan mengajak saya memikirkan bagaimana ‘mendidik’ umat (atau bangsa, saya lupa) untuk berpolitik yang baik. Namun, kemudian sesekali saya masih melancarkan kritik atas ‘kebijaksanaan-kebijaksanaan politik’-nya yang belakangan rupanya kurang berkenan di hatinya.

Saya pun akhirnya diam dan merenung dan bermuara kepada kesimpulan yang ngoyoworo tadi. Gus Dur memang sengaja ingin membuat para kiai yang berpolitik itu jengkel terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan politiknya.

Nalarnya begini: Gus Dur menilai kiai itu tidak dalam maqam berpolitik (praktis) yang lebih mengutamakan “menang-kalah” ketimbang “benar-salah”. Kiai biasa bergerak dalam medan “benar-salah” dan tidak terbiasa dengan permainan di ranah “menang-kalah”.

Jadi, sebaiknya para kiai tidak usahlah berjuang di politik praktis. Toh, perjuangan mereka selama ini di medan mereka sendiri sudah cukup mulia. Tentu anda masih ingat komentar Gus Dur tentang Kiai Abdurrahman Chudlori, “Biarlah Kiai Abdurrahman berjuang di NU saja, lebih pas.” Gus Dur juga pernah menasihati saya, ketika saya kritik ‘kebijaksanaan politik’-nya, agar saya menekuni budaya saja, tak usah ngurusi politik!

Ketika Gus Dur melihat kiai itu terus ngotot—mungkin karena sudah telanjur mendarah daging—berpolitik (praktis), dia pun ‘menyiksa’ mereka di ranah yang dianggapnya bukan maqam mereka itu. Harapannya, mungkin, para kiai itu akan kaku ati, frustrasi, tidak kerasan, dan meninggalkan kehidupan berpolitik-praktis, kembali ke maqam-nya semula.

Apa memang demikian? Wallahu wa Gus Dur a’lam. Yang saya tahu agak pasti, para kiai yang berseberangan dengan Gus Dur itu memang benar-benar ‘tersiksa’, minimal bingung; terutama setelah kubunya kalah dalam pengadilan. Mau bikin partai lagi, siapa yang menjamin tidak akan bernasib sama dengan PNU-nya Syukron Makmun atau PKU-nya Salahuddin Wahid? Atau siapa yang menjamin nanti partai baru itu tidak hanya untuk kendaraan pihak lain lagi sebagaimana PKB sendiri?

Waba’du; lalu siapa yang memikirkan warga pendukung PKB ya?

KH. A. Mustofa Bisri,

ulama senior NU

dikutip dari Harian Jawa Pos