Pramoedya

Oleh: Asvi Warman Adam

Tak pelak lagi, Pramoedya Ananta Toer yang berulang tahun ke-81 pada 6 Februari 2006 adalah seorang sastrawan besar Indonesia calon penerima hadiah Nobel. Namun sedikit sekali yang mengulas perannya sebagai sejarawan (W.F. Wertheim, Abdurrachman Suryomihardjo, Onghokham dan terakhir Hilmar Farid).

Saya sendiri pernah menulis tinjauan buku tentang Kronik Revolusi yang disusunnya bersama Koesalah Soebagyo Tour/Ediati Kamil serta sebuah kolom mengenai Jalan Raya Pos.

Dalam Hoakiau di Indonesia (1960), dia menggugat politik anti-Tionghoa yang dilancarkan pemerintah dengan dukungan militer. Buku itu dilarang dan Pram ditahan tanpa peradilan hampir setahun. Dalam buku tersebut, Pram memperlihatkan peran dan kedudukan orang Tionghoa dalam perjalanan sejarah.

Dia, misalnya, mengkritik kemurnian ras yang menjadi landasan politik anti-Tionghoa warisan kolonial (walau tesis yang diajukan Pram cukup eksentrik, misalnya, tentang “vlek biru” yang ditinggalkan tentara Mongol pada pantat bayi Asia dan Eropa). Pram mempertanyakan keaslian orang Indonesia, bahkan mempertanyakan “Indonesia” sebagai sebuah konsep.

Setelah keluar dari penjara, dia mengumpulkan tulisan tentang Kartini dan mendapat tawaran mengajar sejarah di Universitas Respublica (kini Trisakti). Sejarawan Onghokham menceritakan bahwa dia sering bertemu dengan para mahasiswa di Perpustakaan Pusat, Jalan Merdeka Barat, dan ternyata mereka diminta Pram untuk mengumpulkan data tentang asal-usul dan perkembangan gerakan nasionalis 1898-1918 yang kemudian menjadi diktat kuliah—Sejarah Modern Indonesia (1964).

Arsip Pram itu kemudian dibakar tentara pada 1965 walaupun Onghokham tatkala menulis disertasi sempat membacanya di perpustakaan Yale University, AS.

Jasa Pram adalah mengubah perspektif sejarah. Dia mencairkan kebekuan sejarah dengan ide baru dan tokoh baru. Bila selama ini H.O.S Cokroaminoto yang dianggap tokoh sentral pergerakan awal abad ini, maka Pram mencoba melihat peran Tirtoadhisoerjo.

Pram menerbitkan kembali Hikayat Siti Mariah karya H. Mukti yang menggambarkan alam pikir dan jiwa rakyat jelata semasa Tanam Paksa yang tidak disentuh arsip kolonial. Pram tidak menggunakan arsip untuk menemukan “fakta”, tetapi—seperti ditulis Hilmar Farid (Pramoedya dan Historiografi Indonesia, 2005)—membacanya secara terbalik. Dia melihat arsip sebagai rekaan kekuasaan kolonial yang ingin mengonstruksi “kebenaran”. Selanjutnya, tulisan Pram tentang jugun ianfu di Pulau Buru sangat memperkaya pengerjaan sejarah lisan di tanah air.

Perubahan perspektif itu pula yang dilakukan Pram dalam mengisahkan Kerajaan Singasari yang berbeda dari sudut pandang Muhammad Yamin. Yamin menulis drama Ken Arok dan Ken Dedes yang dipentaskan sejak 27 Oktober 1928 bertepatan dengan Kongres Pemuda dan naskahnya dimuat pada Pujangga Baru tahun 1934. Buku ini kemudian diterbitkan menjadi Ken Arok dan Ken Dedes: Cerita sandiwara yang kejadian dalam sejarah Tumapel-Singasari, Jakarta: Balai Pustaka, 1951.

Ceritanya, dengan latar belakang sejarah Kerajaan Singasari (1222-1292), mengetengahkan pesan tentang kerukunan dan cinta tanah air yang selalu dipupuk. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada Ken Arok yang dibunuh Anusapati, Ken Dedes meminta keris Mpu Gandring untuk menikam dirinya sendiri.

Sebelum bunuh diri, Ken Dedes berpesan tentang tiga kebajikan manusia, yaitu percaya kepada sakti, berbudi kepada bangsa dan tanah air, serta setia kepada mahkota rajasa. Pesannya yang penting adalah cinta tanah air dan kerukunan antara sesama komponen bangsa. Kisah itu jadi lain ketika diubah oleh Pramoedya Ananta Toer dalam bentuk novel yang ditulis di Pulau Buru dan diterbitkan setelah Soeharto jatuh (Arok-Dedes, Jakarta, Hasta Mitra, 1999). Novel Pram menyindir tentang kudeta yang pertama di Nusantara yang dilakukan Arok (dia tidak menggunakan kata Ken) yang terus terulang sampai 1965.

Tahun 2001, dalam Kongres Nasional Sejarah Indonesia, saya mengajukan beberapa nama untuk menjadi anggota kehormatan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia). Apresiasi itu diberikan kepada tokoh yang tidak berpendidikan formal sejarah atau berprofesi sehari-hari sebagai sejarawan, namun dianggap berjasa dalam penulisan sejarah Indonesia.

Hanya dua orang yang disetujui, yaitu Rosihan Anwar dan Ramadhan K.H., sedangkan Pram tidak diterima. Padahal, para sejarawan Indonesia lainnya dapat belajar banyak dari karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Dia demikian dihargai di luar negeri, namun di tanah airnya sendiri hanya dipandang sebelah mata. Negeri ini memang penuh ironi.

Harian Jawa Pos, edisi Rabu, 8 Februari 2006.