Oleh: Asvi Warman Adam

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Namun, sejak 1 Juni 1970, peringatan itu dilarang oleh Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).

Pada 21 Juni 1970, Bung Karno wafat setelah tidak dirawat sebagaimana mestinya oleh rezim yang berkuasa. Sejarawan Perancis, Jacques Leclerc, mengatakan bahwa Soekarno telah “dibunuh dua kali” pada bulan dan tahun yang sama.

Pancasila tentu tidak bisa dipisahkan dari Soekarno karena dialah yang pertama menyampaikan gagasan tersebut dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Memang, ada dua orang tokoh yang sudah berbicara sebelumnya, yaitu M. Yamin dan Soepomo. Namun mereka secara faktual tidak menyinggung dasar negara.

Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 merupakan pidato yang mendapatkan sambutan sangat meriah dari para anggota BPUPKI. Tepuk tangan paling ramai diberikan setelah dia berpidato.

Mengapa hal itu terjadi? Soekarno sejak remaja, ketika tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya, mengagumi gaya berpidato tokoh Sarekat Islam itu. Di kamarnya yang sempit pada malam dia naik ke meja dan berlatih berpidato. Dia memang sudah membayangkan berbicara di depan rakyat banyak untuk menyampaikan pesan kebangsaan.

Pidato 1 Juni 1945 dimulai dengan bagian pengantar yang sangat diharapkan pendengarnya, yaitu tentang “merdeka selekas-lekasnya”. Perumpamaan yang digunakan Bung Karno sangat mengena, yakni kalau kita ingin menikah tidak perlu punya rumah dulu dengan perabot lengkap. Tentu gaya bahasa itu sangat cocok dengan kondisi pada zaman itu. Akhirnya, dengan segala keterbatasan, kemerdekaan itu diproklamasikan.

Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 itu mendapatakan tambahan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” yang kemudian di akomodasi dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Namun, ketika Pancasila disahkan sebagai dasar negara, ungkapan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 tidak lagi menggunakan rumusan Piagam Jakarta. Ketiga peristiwa, proses Pancasila sejak dicetuskan Bung Karno, lalu menjadi Piagam Jakarta, sampai diterima sebagai dasar negara 18 Agustus, itu memperlihatkan sikap kenegarawanan founding fathers dan founding mothers kita saat itu.

Rumusan tertanggal 18 Agustus itu, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam teksnya sebagai Pancasila, sudah kita terima sebagai formula baku yang tidak usah digugat lagi.

Ketika konstituante mendiskusikan dasar negara, Pancasila kembali dipersoalkan. Kelompok Archipel di Paris menerbitkan bahan perdebatan sengit konstituante dalam buku setebal 428 halaman pada 1980. Pembahasan dalam perspektif Islam ditulis Sjafi’i Ma’arif pada disertasinya di Universitas Chicago, yang kemudian diterbitkan LP3ES (Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, 228 halaman). Tarik-menarik antara Pancasila dan Islam sebagai dasar negara tetap bergema dengan segala upaya dan pernik-perniknya.

Pada era Orde Baru, Pancasila diceraikan dari Soekarno. Dikaranglah cerita bahwa bukan Soekarno yang pertama mengemukakan Pancasila karena Yamin dan Soepomo sudah lebih dahulu berpidato. Pancasila 1 Juni bukanlah dasar negara (baru “bakal”) karena waktu itu belum lahir negara Indonesia.

Selanjutnya, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi masyarakat tanpa kecuali. Ideologi itu dikampanyekan secara nasional dan lewat pendidikan sekolah. Penataran dilakukan secara berjenjang dan menggunakan anggaran negara. Namun, Pancasila yang diajarkan sudah direduksi menjadi sekian butir-butir sifat yang harus dihafal. Pancasila juga digunakan sebagai alat pemukul bagi kelompok yang kritis. Orang yang menolak tanahnya digusur dicap “anti-Pancasila”.

Setelah Soeharto berhenti menjadi presiden, sikap skeptis terhadap Pancasila tidak otomatis hilang. Namun, tatkal terjadi perkembangan yang menjurus ke arah disintegrasi, misalnya dengan tuntutan pelaksanaan syariat Islam, ketika itu terasa pentingnya kembali untuk “membela” Pancasila.

Diakui bahwa Pancasila dapat mempersatukan bangsa, namun disetujui pula bahwa pemaksaan, termasuk penataran wajib era Orde Baru, bukanlah cara yang elegan. Pada 2006, Presiden SBY berpidato tentang pentingnya Pancasila dalam menata kembali kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehari sebelumnya, sejumlah pakar mendiskusikan Pancasila yang kemudian diterbitkan dengan judul Restorasi Pancasila.

Tentu istilah “restorasi” itu tidak mengacu kepada tempat makan di atas kereta api Argo Gede. Sila-sila Pancasila dibahas, termasuk tantangan menghadapi perubahan zaman, globalisasi dan desentralisasi pemerintahan.

Bilaman wacana Pancasila sudah demikian berkembang, tidak demikian halnya dengan rehabilitasi terhadap Soekarno, sang pencetus ideologi tersebut. Tap MPRS No XXXIII/1967 yang menuduh Bung Karno membantu kudeta yang bertujuan menggulingkan dirinya tidak pernah dicabut.

Pada 2005, terbit buku Antonie Dake yang menuding Soekarno secara langsung terlibat dalam pembunuhan 6 jenderal dan secara tidak langsung dalam pembunuhan masal yang terjadi sesudahnya. Yayasan Bung Karno yang dipimpin oleh Guruh Soekarnoputra mengajukan gugatan hukum terhadap penulis dan penerbit melalui Jaksa Agung dan Kapolri. Namun, sampai hari ini, kasus pencemaran nama baik itu belum ditindaklanjuti.

Tanggal 1 Juni seyogianya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila selain mengenang penggagas Pancasila itu sendiri. Yang pertama, wacananya sudah demikian maju. Sedangkan, yang kedua masih menghadapi persoalan.

Harian Jawa Pos, edisi Jum’at, 1 Juni 2007.