Gus Dur, Kiai, dan Khitah NU

Gus Dur, Kiai, dan Khitah NU

Oleh A. Mustofa Bisri*

Syahdan; begitu Kiai Cholil Bisri—Allah yarhamuh—dan kawan-kawan dari NU yang mempersiapkan berdirinya partai (PKB), termasuk H. Matori Abdul Djalil, merasa sudah siap segala sesuatunya, mereka pun datang ke PB NU untuk melapor.

Gus Dur yang waktu itu menjadi ketua tanfidziyah langsung mengadakan rapat-rapat yang akhirnya membentuk tim untuk memfasilitasi terbentuknya partai baru (PKB) yang tugasnya antara lain menyusun pengurus pertama.

Bila kemudian hampir semua tim PB NU masuk sebagai pengurus pertama PKB tidak ada yang mempersoalkan, tidak demikian halnya dengan penunjukan H. Matori Abdul Djalil untuk menjadi ketua umumnya. Banyak sekali pihak yang menentang penunjukan tersebut. Gus Dur lah orang yang paling gigih mengusulkan Matori untuk menjadi Ketum. Dengan bahasa khasnya Gus Dur antara lain beralasan, “Ini ketua partai, bukan ketua NU. Kalau ketua NU memang sebaiknya dicarikan yang kiai; kalau ketua partai mesti yang juga bisa ‘berkelahi’.” Bahkan, konon Gus Dur sempat menyatakan, bila semua tidak setuju, dia akan mendirikan partai sendiri dengan Matori.

Pram sebagai Sejarawan

Oleh: Asvi Warman Adam

Tak pelak lagi, Pramoedya Ananta Toer yang berulang tahun ke-81 pada 6 Februari 2006 adalah seorang sastrawan besar Indonesia calon penerima hadiah Nobel. Namun sedikit sekali yang mengulas perannya sebagai sejarawan (W.F. Wertheim, Abdurrachman Suryomihardjo, Onghokham dan terakhir Hilmar Farid).

Saya sendiri pernah menulis tinjauan buku tentang Kronik Revolusi yang disusunnya bersama Koesalah Soebagyo Tour/Ediati Kamil serta sebuah kolom mengenai Jalan Raya Pos.

Perlu Ada Pelurusan Sejarah Peristiwa 1965

Oleh: Asvi Warman Adam

Peristiwa 30 September 1965 tentu tidak mudah kita lupakan, karena itu merupakan awal runtuhnya pemerintahan orde lama. Tapi dibalik peristiwa itu, sebetulnya ada hal yang tidak cukup banyak diketahui oleh masyarakat yaitu adanya pembantaian orang-orang yang diduga menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Banyak sumber mengatakan bahwa lebih dari 500.000 orang menjadi korban pembantaian ini dengan alasan untuk memberantas komunisme.

Di Depan Mahkamah Sejarah

Oleh Asvi Warman Adam

Sejarawan, Ahli peneliti utama LIPI

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta dan Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

Soeharto bisa berkelit dari pengadilan kasus KKN. Mampukah ia berkelit dari pengadilan sejarah?

PENGHENTIAN peradilan kasus mantan presiden Soeharto membuktikan bahwa hukum ternyata tidak mampu mengadili bekas orang nomor satu Indonesia itu. Mungkin satu-satunya kini yang dapat mengadili Soeharto adalah sejarah. Banyak sekali dakwaan yang dapat diajukan kepada sang jenderal besar itu. Salah satu tuduhan terhadap Soeharto adalah keterlibatannya dalam percobaan kudeta G-30-S dan pengambilalihan kekuasaan sejak 11 Maret 1966.

Kudeta Merangkak

Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto pertama diawali dengan (percobaan) kudeta 1 Oktober 1965. Diakhiri dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966 yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto. Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y. Pohan (Who were the Real Plotters of the Coup against President Soekarno, 1988) sebagai “kudeta merangkak”. Saskia menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap, pertama, gerakan tigapuluh September yang merupakan “kudeta gadungan”, kedua, tindakan balasan, yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal, dan ketiga, pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno.